KPK-Polri-Kejagung Harus Bersinergi Berantas Korupsi

Medan (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia diharapkan mampu bersinergi dalam upaya memberantas berbagai kasus korupsi di Tanah Air.

"Masyarakat sangat-sangat berharap ketiganya bisa bersinergi dan bersatu dalam memberantas korupsi," ujar penasihat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sumatera Utara H Muhammad Nuh di Medan, Rabu.

Ia mengatakan, ketiga institusi penegak hukum tersebut, kini dipimpin oleh figur-figur baru yang diharapkan benar-benar memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

"KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sendiri kita harapkan menjadi perekat bagi ketiga," ujar mantan Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Sumut itu.

Dalam sinergi yang nantinya dibangun, menurut dia, ketiga institusi tersebut diharapkan dapat menghilangkan arogansi dan tidak perlu saling menonjolkan diri masing-masing.

Pemberantasan korupsi diharapkan menjadi tugas dan tanggung jawab bersama bagi ketiganya, sehingga tidak ada yang harus lebih menonjol dibanding yang lainnya.

"Tujuan utamanya adalah memberantas habis praktik korupsi dan menjerat semua pelakunya. Tidak ada yang harus merasa lebih hebat atau lebih berperan dibanding yang lain," ujar Muhammad Nuh menegaskan.

Untuk tahap awal, ia berharap KPK, Polri dan Kejagung mampu bersama-sama mengungkap sejumlah kasus besar seperti kasus Gayus Tambunan dan kasus Bank Century.

Ketua KPK Busyro Muqoddas, Jaksa Agung Basrief Arief dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, diharapkan dapat mendorong institusi masing-masing untuk menunjukkan kinerja terbaik dan bersama-sama memberantas korupsi di negeri ini.

"Kasus Gayus Tambunan dan Century tampaknya akan menjadi taruhan bagi ketiga institusi hukum yang kini memiliki pimpinan baru itu," katanya.

Lebih jauh Muhammad Nuh mengemukakan, baik KPK, Polri maupun Kejagung memiliki peran strategis masing-masing dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

"Harapan kita dan tentunya juga masyarakat Indonesia, ketiganya mampu bersinergi dan tidak saling mementingkan arogansi institusi masing-masing. Tidak perlu ada yang tampak menonjol, karena yang terpenting upaya pemberantasan korupsi benar-benar bisa berjalan maksimal," katanya.(*)

(T.R014/C004)