"Provinsi DIY Yogyakarta adalah pusat kebudayaan Jawa. Kalau terjadi referendum, itu sangat membahayakan NKRI. Kewibawaan pemerintah pusat akan terganggu," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
"Itu adalah ekspresikan masyarakat Yogyakarta yang kemudian meminta referendum walaupun itu bukan datang dari masyarakat grassroot tapi datang dari kalangan yang memahami Yogyakarta," kata Pramono.
Mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu menambahkan, pernyataan Presiden Yudhoyono terlalu terburu-buru sebab saat ini masyarakat Yogyakarta sedang dirundung duka akibat letusan gunung Merapi.
"Air mata masyarakat Yogyakarta belum kering karena musibah. Biarkan masyarakat Yogyakarta menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Orang yang memberi masukan juga terlalu terburu-buru," kata Pramono.
Ia mengingatkan pemerintah pusat untuk tidak mengutak-atik soal keistimewaan DIY Yogyakarta yang sudah ada sejak zaman Sukarno dan Sultan Hemangkubuwono IX.
"Keistimewaan DIY Yogyakarta tidak boleh diganggu gugat karena secara hsitoris, DIY Yogyakarta memiliki peran besar berdirinya republik ini," kata dia.
Ditambahkan, keistimewaan DIY Yogyakarta juga tidak ada kaitannya dengan pemilihan atau penetapan gubernur atau wakil gubernur.
"Jangan sampai masalah keistimewaan Yogyakarta ini dibawa ke arah politik atau demokrasi," kata Pramono.
Ia berharap, pemerintah segera menyelesaikan masalah tersebut sehingga tidak berlarut-larut dan masyarakat tidak terkena dampaknya.
Ketika ditanya, apakah ada persaingan antara Sri Sultan Hemangkubuwono X dengan Presiden Yudhoyono sebagaimana yang disampaikan oleh politisi Golkar Gandung Pardiman, Pramono mengatakan, meskipun ada persaingan, tapi jangan menganggu soal keistimewaan Yogyakarta.
"Rivalitas politik adalah hal yang biasa tapi tidak boleh menganggu hal-hal yang substantif sebab membangun negeri ini tidak tergantung rivalitas tapi melaksanakan sistem yang telah disepakati," kata Pramono.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
