Tajikistan berharap Afghanistan segera bentuk pemerintahan inklusif

Jakarta (ANTARA) - Presiden Tajikistan Emomali Rahmon berharap rakyat Afghanistan dapat segera membentuk pemerintahan inklusif yang melibatkan seluruh kelompok minoritas di negara itu, termasuk etnis Tajik yang mewakili 46 persen populasi Afghanistan.

Pembentukan pemerintahan diharapkan dapat menyelesaikan masalah keamanan dan politik di negara itu, kata Rahmon.

Dalam pernyataan tertulis dari Kementerian Luar Negeri Tajikistan yang diterima ANTARA pada Sabtu, Rahmon berharap agar negara tetangganya itu tidak kembali terseret dalam pusaran perang berdarah dan dapat menyusun struktur negara berdasarkan referendum yang mengakomodasi kepentingan semua warga negara.

Tajikistan, tambah dia, tidak akan mengakui pemerintahan yang dibentuk oleh penindasan dan penuntutan, dan tanpa mempertimbangkan kepentingan semua rakyat Afghanistan, terutama kelompok minoritas.

Untuk tujuan itu, kata Rahmon, etnis Tajik harus memiliki tempat yang layak dalam pemerintahan Afghanistan di masa depan.

Sebagai tetangga, Tajikistan akan selalu mendukung proses pemulihan perdamaian dan stabilitas abadi di Aghanistan, kata dia.

Tajikistan juga menyeru masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah mendesak guna memastikan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, dan berkontribusi pada stabilisasi situasi politik dan keamanan melalui negosiasi sesegera mungkin.

Ketidakpedulian masyarakat internasional terhadap situasi di Afghanistan saat ini, menurut Rahmon, dapat menyebabkan perang saudara yang berkepanjangan.

Dia mengatakan Tajikistan berkomitmen untuk memulihkan perdamaian, stabilitas dan keamanan di negara Afghanistan sesegera mungkin.

"Kami percaya bahwa PBB harus memainkan peran kunci dalam memajukan proses ini."

Situasi rumit dan mengancam Afghanistan dalam beberapa hari terakhir tidak boleh dianggap sebagai masalah rakyat Afghanistan saja, tetapi sebagai masalah regional dan global yang paling mendesak saat ini, tambah Rahmon.

Pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan Rahmon dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmoud Qureshi itu juga mengatakan bahwa naiknya Taliban ke tampuk kekuasaan semakin memperburuk proses geopolitik regional.

Taliban dinilai telah melanggar janji untuk membentuk pemerintahan sementara dengan partisipasi luas dari kekuatan politik lain di negara itu dan bersiap untuk mendirikan imarah Islam.

Tajikistan mengutuk keras segala bentuk pelanggaran hukum, pembunuhan, penjarahan, dan persekusi terhadap rakyat Afghanistan, khususnya etnis Tajik, Uzbekistan, dan minoritas nasional lainnya, kata Presiden Rahmon.