Kupang (ANTARA News) - Pengadaan 330 ekor sapi bibit untuk pengembangan ternak besar di Nusa Tenggara Timur dengan alokasi anggaran dalam APBD I 2010 dibatalkan, karena hingga akhir Desember pihak Dinas Peternakan setempat belum menenuhi target yang ditetapkan.
"Waktu yang ditetapkan sebagai batas akhir pengadaan adalah tanggal 8 Desember 2010, proses pengadaan bibit unggul sapi produktif harusnya telah mencapai 90 persen," kata Ketua Komisi B DPRD NTT John Umbu Deta, di Kupang, Selasa.
Namun hingga November 2010, baru berhasil mengumpulkan 17 dari total 330 ekor sapi bibit produktif yang ditargetkan, sehingga pihak pelaksana pengadaan terpaksa membatalkan program tersebut, karena sulit mendapatkan sapi bibit dalam jangka waktu yang ditentukan.
Ia mengatakan semula dalam perencanaan program ini Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi target pemenuhan kebutuhan bibit sapi produktif, namun dalam pelaksanaannya, sulit terealisir, karena pemerintah NTB masih mengalami kekurangan stok sapi bibit untuk kepentingan dalam wilayahnya sendiri.
"Ke depan dinas teknis seperti Peternakan perlu membuka akses dengan lebih luas lagi ke luar negeri dengan negara tetangga seperti Australia untuk mendatangkan bibit sapi produktif yang terseleksi bebas dari berbagai gangguan dan hambatan, seperti penyakit dan lainnya," katanya.
Dia mengatakan, dalam rangka mewujudkan provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi ternak, maka berbagai kebijakan guna menambah populasi tenak melalui program pembibitan, pencegahan serta penanggulangan penyakit ternak mutlak dialokasikan anggaran yang signifikan.
"Komisi B mendukung untuk menaikkan anggaran pada pengadaan vaksin dan obat-obatan melalui rasionalisasi anggaran yang masih bisa ditunda," katanya.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan populasi tenak di NTT tidak hanya dilakukan melalui pengadaan ternak dari luar daerah dan pengembangbiakan alami tetap juga harus dilakukan melalui program Inseminasi Buatan (IB).
Untuk itu Komisi B merekomendasikan agar dialokir anggaran dengan mempersiapkan inseminator yang handal, karena hasil Studi Banding Komisi B di Jawa Timur (Singosari) Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) berhasil 75 persen.
Selain itu katanya pada tahun anggaran 2010 DPRD NTT mengalokasikan dalam APBD I dana bantuan langsung senilai Rp1,9 miliar lebih untuk kelompok peternak yang ada di 20 kabupaten dalam wilayah ini.
Artinya, katanya setiap kabupaten akan dibantu 45 ekor sapi untuk selanjutnya dikelola dan dikembangkan secara bergulir kepada kelompok peternak yang ada.
"Jumlah ini memang belum menjawabi total kebutuhan para peternak, tetapi itulah yang dibuat sebagai wakil rakyat dan pemerintah untuk para peternak, diharapkan bantuan itu terus dilakukan pemerintah untuk menambah jumlah populasi ternak, terutama ternak besar seperti sapi," katanya.
Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD NTT ini mengatakan, berdasarkan laporan mitra kerja komisi B dari Peternakan provinsi saat ini ada 556 ribu lebih ternak sapi yang sedang dikembangkan masyarakat.
Jumlah ini, katanya masih jauh dari kebutuhan secara nasional maupun lokal, sehingga kebijakan impor oleh Kementerian Pertanian akan sangat membantu daerah-daerah di Indonesia yang membutuhkan.
"Jumlah impor sebanyak itu harus dilakukan karena populasi ternak besar yang ada saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan daging nasional dari ternak lokal," katanya.
Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti mengatakan kebutuhan ternak sapi nasional sekitar 12,7 juta ekor per tahun. Sementara kebutuhannya sekitar 13,2 juta ekor, sehingga untuk menutupi kekurangan itu terpaksa Indonesia harus impor dari beberapa negara.
Sebenarnya impor dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan beberapa daerah di dalam negeri. Namun untuk daerah tertentu seperti Jawa Tengah sapi impor tersebut tidak dibutuhkan karena sudah mampu mencukupi sendiri kebutuhannya.
Bahkan produksi daging di Jateng mengalami surplus sehingga bisa menjadi salah satu daerah penyangga kebutuhan bagi daerah lainnya, termasuk Nusa Tenggara Timur. (ANT/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
