AS Bantu KPK Perangi Koruptor

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerangi korupsi dengan membantu penguatan kapasitas sumber daya manusia lembaga antikorupsi tersebutuntuk menangkap koruptor.

"Seperti perkataan Presiden Obama saat berkunjung ke Indonesia bahwa Amerika mempunyai keinginan membantu Indonesia memerangi korupsi. Jadi kerjasama dengan KPK penting, untuk menaikan pembangunan kapasitas sumber daya manusia," kata Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Scot Marciel,, usai bertemu dengan pimpinan KPK di Jakarta, Senin.

Dalam kerjasama ini, ia mengatakan, pihak AS akan membantu pelatihan dan penguatan sumber daya manusia KPK dalam pelaksanaan investigasi dan penggunaan teknologi.

"Kami tidak bicara soal penyelesaian kasus dalam kerjasama ini. Kami coba beri apa yang KPK butuhkan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dalam kaitan dengan mengungkap berbagai kejahatan korupsi, banyak negara sukses melakukannya dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional. Sedangkan teknologi canggih hanya lah sebagai pendukung.

Pimpinan KPK, M Jasin, mengatakan bahwa pelatihan yang diberikan untuk sumber daya manusia KPK sangat luas, seperti terkait dengan pemecahan kasus pencucian uang, intelegen, hingga teknologi penyadapan terbaru.

"Koruptor kan dinamis, sehingga penggunaan teknologi pun kita akan konsultasi jika itu memang ada yang baru," ujar Jasin.

Sejauh ini, ia mengatakan KPK telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi penegak hukum dari berbagai negara terkait dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

"Kita belajar dari mana-mana seperti penggunaan komputer forensik dari Australia, teknik investigasi dari FBI. Secara reguler kita kirimkan staf kita pelatihan ke Amerika, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan undang seperti tim Star untuk masalah `asset recovering` dari Bank Dunia," katanya.

Walau tidak menutup kemungkinan adanya transfer teknologi baru untuk kepentingan melacak koruptor, Jasin menegaskan, kerjasama kali ini dengan Pemerintah AS hanya sebatas dukungan pembangunan kapasitas sumber daya manusia saja.
(T.V002/P003)