Sudan Boikot Pertemuan Puncak Afrika-Eropa di Libya

Khartoum (ANTARA News/Reuters) - Sudan akan memboikot pertemuan puncak Uni Afrika-Eropa di Libya yang dimulai Senin ini sebagai protes terhadap tekanan Uni Eropa pada Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir untuk tidak hadir, demikian kata kepresidenan Sudan dalam pernyatannya, Ahad.

Bashir telah didakwa oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) karena kejahatan perang dan genosida atau pembasmian etnik di provinsi Darfur di Sudan barat. Langkah ICC itu telah mengucilkan Sudan dan membatasi gerakan presiden tersebut untuk mengunjungi negara-negara bersahabat di kawasan itu.

"Sudan telah memutuskan untuk menarik diri dari pertemuan puncak Afrika-Eropa pada semua tingkatan," kata kepresiden itu dalam pernyataan yang dikirim ke Reuters, yang menambahkan keputusan tersebut diambil karena tekanan EU.

Sudan menganggap sikap EU terhadap partisipasi presiden pada pertemuan puncak itu sebagai cermin mentalitas penjajah, mentalitas yang Eropa masih anut dalam melihat Afrika, menurut pernyataan tersebut.

Penyataan dengan kata-kata keras itu menuduh EU telah merusak kemerdekaan Uni Afrika dan bermuka dua.

EU mendukung ICC yang bermarkas di Den Haag itu. Sudan, sementara itu, menolak jurisdiksi pengadian itu dan menolak bekerjasama.

Pengadilan itu juga mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi komandan-komandan pemberontak Darfur, yang telah menyerahkan diri untuk diadili.

Tahun lalu, pertemuan puncak Prancis-Afrika ditangguhkan dan dipindahkan dari Mesir ke Prancis setelah pemerintah Prancis bersikeras bahwa Bashir tidak akan diundang, sikap yang ditolak oleh Kairo.

Sudan mungkin kecewa bahwa Libya, negara yang diduga benar-besar sekutunya, tidak mengambil sikap yang sama dengan Mesir dan menegaskan bahwa Bashir akan menghadiri pertemuan puncak yang dijadwalkan pada Senin dan Selasa itu.

Hubungan Libya-Sudan telah tegang sejak Tripoli setuju untuk menampung pemimpin pemberontak Darfur Khalil Ibrahim meskipun ada permintaan Sudan agar Tripoli mengusirnya.

PBB memperkirakan sekitar 300.000 orang telah tewas dalam krisis kemanusiaan yang dipicu oleh serangan anti-gerilya Khartoum yang dilancarkan di Darfur pada 2003 terhadap pemberontak dari suku-suku yang sebagian besar bukan Arab. Washington menyebut kekerasan itu sebagai genosida, istilah yang ditolak oleh Sudan.

Libya sendiri terkucil selama beberapa dasawarsa karena tuduhan bahwa negara itu telah berusaha untuk mendapatkan senjata pemusnah massal dan berhubungan dengan kelompok-kelompok militan kasar. Kadhafi kemudian meninggalkan kebijakan itu dan sanksi-sanksi pun dicabut. (S008/K004)