Rieke Desak UU Perlindungan TKI Direvisi

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka yang juga aktris meminta pemerintah segera merevisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri.

"Revisi itu menyangkut tugas dari pelatihan dan perlindungan TKI yang selama ini menjadi tugas swasta, harus beralih menjadi tugas negara sesuai dengan konstitusi," katanya saat jumpa pers peluncuran Asean Employee Services Trade Union Council (ASETUC) di Jakarta, Minggu petang.

Ia mencontohkan Filipina yang memberikan pelatihan sampai calon tenaga kerja dinyatakan siap bekerja di negara tujuan, sementara agen hanya bertugas memberangkatkan mereka.

Ia menjelaskan, selama ini pelatihan yang menjadi tanggungjawab PJTKI terkesan diabaikan padahal TKI yang berangkat akan menghadapi tidak saja perbedaan bahasa, tetapi juga budaya dan persepsi majikan terhadap TKI khususnya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

"Tidak mungkin hanya dalam pelatihan yang terkadang hanya sehari, TKI bisa siap menghadapi segala perbedaan itu," katanya.

Rieke meminta pemerintah segera menyerahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga karena pembantu rumah tangga harus diakui sebagai profesi sehingga hak-hak mereka sama dengan pekerja lainnya.

"Jangan sampai kita membela TKI yang menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri, tetapi hak-hak warga yang menjadi pembantu di dalam negeri diabaikan," katanya.

Perjuangan menelurkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu, menurut Rieke akan berhadapan dengan pandangan feodalisme yang masih mengakar kuat di masyarakat.

"UU itu bukan bertujuan mengkriminalisasi para majikan, tetapi merupakan bentuk pengakuan terhadap pekerja dalam rumah tangga agar hak-hak mereka tidak diabaikan," katanya. (*)

ANT/AR09

1 Desember 2010

Selanjutnya tugas DPR RI adalah membuat anggaran yang mendukung penuh program pembinaan dan pelatihan TKI yang ditunaikan oleh Pemerintah RI dan bukan diserahkan kepada PJTKI.

Salut untuk Mbak Rieke yang sangat peduli dengan nasib BMI !

0 0 Balas LaporkanHapus
1 Desember 2010

Mbak Rieke sebagai anggota DPR RI Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan semestinya bertugas menunaikan amanah pengawasan dengan menuntut tanggung jawab pemerintah lantaran lalai membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut bagaimana tugas dan tanggung jawab pemerintah melaksanakan program pembinaan TKI demi meningkatkan kualitas keahlian dan atau keterampilan kerja Calon TKI / TKI termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing

0 0 Balas LaporkanHapus
1 Desember 2010

Pasal 84 UU PPTKILN tegas memerintahkan agar program pembinaan TKI di atas diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Hanya saja Pemerintah lalai memenuhi perintah UU PPTKILN. Karena itu adalah tidak perlu revisi UU PPTKILN menyangkut tugas dari pelatihan dan perlindungan TKI sebagaimana dikemukakan oleh Mbak Rieke selaku anggota DPR.

0 0 Balas LaporkanHapus
1 Desember 2010

Pasal 89 UU PPTKILN sudah sangat jelas bahwa negara / pemerintah melakukan pembinaan demi meningkatkan kualitas keahlian dan atau keterampilan kerja Calon TKI / TKI termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing. Pemerintah RI juga bertanggung jawab membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Ketentuan Pasal 89 UU PPTKILN sudah sesuai Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap WNI berhak mendapat pendidikan dan Pemerin

0 0 Balas LaporkanHapus
29 November 2010

Jaman saya dulu 1991, yg ngurusi TKI adalah org2 di KJRI Bid. Perburuhan Lokal Staff (Sptnya bukan pegawai resmi Deplu krn sebagian ada yg bekas TKI). Mereka digaji 3000 real. Sementara dibawah Konjen, yg anteng2 itu Home Staff (mungkin DEPLU resmi) dibayar 3000 dolar US.

Permasalahan TKI ketika dibawa ke Mahkamah terkendala krn TKInya sudah pulang sehingga alternatif yg dipakai oleh Lokal Staf tersebut adalah jalan damai dg majikan. Dulu jg ada Konsorsium IMSA (Tantyo AP.Sudarmono)

0 0 Balas LaporkanHapus