Anggota DPR sebut percepatan vaksinasi untuk "herd protection"

Lebih dari 90 persen orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 belum pernah divaksin.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyebutkan percepatan pemberian vaksinasi untuk rakyat guna memberikan herd protection atau perlindungan kawanan.

"Vaksin memang tidak mungkin memberikan kekebalan kelompok (herd immunity), tetapi bisa memberikan herd protection dari gejala berat dan risiko kematian akibat COVID-19," kata Charles Honoris dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

untuk mencapai herd immunity, kata Charles, vaksin harus memiliki transmission blocking ability atau kemampuan menghentikan penularan.

Akan tetapi, cepatnya mutasi virus corona, seperti munculnya varian delta, telah membuat efikasi (kemanjuran) vaksin COVID-19 yang ada menurun sehingga kekebalan kelompok yang diharapkan mungkin tidak tercapai.

Herd immunity yang tak mungkin tercapai ini, sebagaimana pendapat para epidemiolog yang sudah diamini Menteri Kesehatan, Charles menekankan bahwa hal itu jangan menjadi alasan untuk mengendurkan vaksinasi. Akan tetapi, sebaliknya justru menjadi pelecut pemerintah untuk makin mempercepat vaksinasi.

Ditegaskan pula bahwa laju vaksinasi tidak boleh menurun, apalagi terhenti karena alasan kekurangan stok vaksin dan kendala distribusi. Hal ini demi mencapai target 2 juta dosis per hari.

Meski herd immunity tidak mungkin tercapai lewat vaksinasi yang sudah dan sedang berjalan ini, Charles mengatakan bahwa faktanya vaksinasi tetap memberi perlindungan terhadap penerima vaksin dari gejala berat dan risiko kematian akibat COVID-19.

Data Kemenkes menyebutkan lebih dari 90 persen orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 belum pernah divaksin. Hal ini cukup memberi bukti bahwa vaksinasi tetap melindungi.

Perlidungan itu akhirnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga keluarga dan komunitasnya sehingga tetap bisa memberikan herd protection.

"Herd protection inilah yang juga akan mencegah terjadinya sakit keras pada para pasien COVID-19 sehingga tidak membebani fasilitas kesehatan," katanya.

Oleh karena itu, perlindungan kawanan itu menurutnya ikut mencegah terjadinya risiko kelumpuhan sistem kesehatan, seperti nyaris terjadi saat serangan gelombang kedua COVID-19 oleh varian delta pada bulan Juli 2021, atau saat cakupan vaksinasi masih sangat minim.

Vaksinasi, lanjut Charles, bukan hanya harus dipercepat, melainkan sasarannya juga harus diperluas, tidak lagi hanya 70 persen dari populasi, sebagaimana syarat herd immunity yang didengungkan selama ini.

Dikatakan bahwa target herd immunity seharusnya dilupakan karena sasaran vaksinasi harus seluruh populasi Indonesia.

"Sasaran vaksinasi terhadap 100 persen populasi yang memenuhi syarat menerima vaksin akan lebih menjamin perlindungan ketimbang berharap pada herd immunity yang tak mungkin tercapai," ujarnya.