Kementan-RNI bersinergi kembangkan cadangan komoditas hortikultura

Jakarta (ANTARA) - PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pengembangan cadangan komoditas hortikultura.

Direktur Utama PT RNI Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa RNI dan BUMN klaster pangan akan meningkatkan kerja sama dengan berperan pada hilir pendistribusian hasil hortikultura.

“Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, kami siap berkontribusi pada hilir sektor hortikultura untuk penguatan sektor pertanian,” ujar Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Kerja sama ini untuk menghubungkan antara hulu dan hilir dimana RNI bersama BUMN klaster pangan diharapkan dapat membantu hilirisasi atau pendistribusian di sektor pangan.

“Kerja Sama antara RNI dengan Kementerian Pertanian ini meliputi penggunaan data sebaran ketersediaan hortikultura hingga harga komoditas hortikultura sebagai acuan distribusi dalam mendukung penyelenggaraan cadangan komoditas hortikuktura,” kata Arief.

Penandatanganan kerja sama yang disaksikan secara langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ini juga meliputi dukungan RNI dan BUMN klaster pangan dalam penyelenggaraan cadangan komoditas hortikultura.

Mentan Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi kerja sama yang dilakukan dan ia berharap semua pihak yang terlibat menjadi semakin tangguh dan kreatif dalam membangun pertanian di tengah situasi pandemi.

“Saya yakin apa yang kita lakukan hari ini ini adalah kontribusi kita semua bagi bangsa. Untuk menghadirkan kehidupan negara yang lebih baik, dan kehidupan rakyat yang semakin sejahtera dengan menyediakan nutrisi dari sumber pangan hortikultura yang sehat,” ujarnya.

Mentan Syahrul Yasin Limpo mengakui bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan sosial kehidupan. Ia kemudian mengingatkan agar pertanian Indonesia harus tetap berjalan dengan manajemen modern.

“Pertanian tidak bisa dilakukan seperti cara-cara yang lama. Pertanian harus di-handle lebih kuat,” katanya.

Oleh karena itu, membangun pertanian yang dibutuhkan menurut Mentan adalah komitmen dan integritas. Petani, pemerintah daerah dan pelaku usaha harus bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.