Ketua MPR mendorong pemerintah perluas vaksinasi sampai daerah 3T

Saat ini masih terjadi ketimpangan pemberian vaksinasi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo, di Jakarta, Kamis, mendorong Pemerintah mempercepat sekaligus memperluas jangkauan vaksinasi sampai ke daerah-daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).

Langkah itu diperlukan agar vaksin COVID-19 terdistribusi secara merata, sehingga kekebalan kelompok (herd immunity) dapat cepat terbentuk.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah demi mengurangi ketimpangan dalam distribusi vaksin ke daerah-daerah, kata Bambang Soesatyo sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.

“Saat ini masih terjadi ketimpangan pemberian vaksinasi, seperti cakupan vaksinasi di DKI Jakarta telah mencapai 120 persen, sementara di daerah lain ada yang belum mencapai 20 persen,” ujar Ketua MPR RI ini pula.

Terkait itu, Kemenkes perlu memiliki data yang akurat untuk mengetahui perkembangan vaksinasi di daerah, terutama untuk data stok dan penerima vaksin, kata Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet.

Data yang akurat itu dapat membantu Pemerintah menyalurkan dosis vaksin COVID-19 sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tidak hanya itu, Bamsoet juga meminta Kemenkes terus memperbarui data di laman vaksin.kemkes.go.id guna mengetahui jumlah dosis vaksin yang akan dikirim dan ketersediaan stok di daerah. Langkah itu merupakan bentuk transparansi Pemerintah ke masyarakat terkait distribusi vaksin COVID-19.

Data Kemenkes menunjukkan lebih dari 33 juta orang di Indonesia telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua. Jumlah itu baru memenuhi 15,89 persen dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sejauh ini, vaksin COVID-19 yang tersedia di Indonesia diproduksi oleh Sinovac Biotech Ltd, AstraZeneca dan Oxford University, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan BioNTech.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat jumpa pers virtual, di Jakarta minggu ini mengatakan pihaknya berencana menargetkan vaksinasi sampai 50 juta dosis per bulan mulai September 2021, sehingga target vaksinasi pada Januari 2022 dapat terpenuhi.

"Kita memang merencanakan selesai vaksinasi satu tahun. Presiden minta kalau bisa tadinya kita lakukannya dalam waktu 15 bulan, diminta selesai dalam 12 bulan," kata Budi Gunadi Sadikin saat jumpa pers.

Sejak vaksinasi COVID-19 bergulir pada 13 Januari 2021, kata Budi, Pemerintah menetapkan penyuntikan sebanyak 426 juta dosis yang ditargetkan rampung pada Januari 2022.
Baca juga: Kemenkes dorong kolaborasi perluas vaksinasi di daerah 3T
Baca juga: Pemerintah sebut potensi kerja sama dengan ICRC untuk vaksinasi di 3T