Wakil Ketua DPD berharap Badan Pangan solusi pembangunan pertanian

Semoga BPN mampu menjadi solusi permanen bagi ketimpangan pembangunan pertanian Indonesia ke depannya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin berharap pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) menjadi solusi bagi ketimpangan pembangunan pertanian di Indonesia.

"Kami menyambut baik kehadiran BPN yang baru saja dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, semoga BPN mampu menjadi solusi permanen bagi ketimpangan pembangunan pertanian Indonesia ke depannya," kata Sultan dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis.

Presiden Jokowi baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (BPN). Perpres yang diteken pada tanggal 29 Juli 2021 ini akan dipimpin langsung oleh presiden.

Menurut Sultan, BPN hadir di saat yang tepat, ketika Indonesia yang terkenal dengan negara agraris ini mengalami kemunduran produktivitas pangan yang serius di tengah pandemi COVID-19. Skala importasi pangan kita sudah tidak wajar sebagai negara sebuah tropis yang subur, katanya pula.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sejak Januari-Juni 2021 atau sepanjang Semester I-2021, Indonesia telah melakukan impor pangan hingga 6,13 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp88,21 triliun.

"DPD RI secara kelembagaan sudah lama memberikan atensi terkait impor pangan ini, dan tentu kami sangat prihatin dengan mekanisme pemenuhan bahan pangan nasional yang semakin mengalami ketergantungan pada pilihan impor," kata Sultan menegaskan.

Sultan juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian selama ini, dan mengakui bahwa kinerja ekspor pertanian kita cukup baik dalam periode krisis saat ini.

Lebih jauh mantan Ketua HIPMI Bengkulu ini, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan strategi pembangunan pertanian yang lebih progresif dan out of the box. Presiden Joko Widodo telah menunjukkan keberanian moral politiknya dengan memimpin langsung BPN ini, sebagai upaya serius Presiden mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

"Pandemi COVID telah memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa ketahanan pangan yang memadai adalah kunci utama bagi ketahanan imunitas warga masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh langsung terhadap keamanan dan pertahanan negara," ujar Sultan.
Baca juga: Badan Pangan perlu koordinasi antarkementerian agar tak tumpang tindih
Baca juga: Legislator: Pemerintah perlu segera mewujudkan badan ketahanan pangan