Kominfo: hoaks hambat penanganan pandemi

Kita butuh kontribusi platform itu. Di luar negeri, ini biasa terjadi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menilai hoaks yang menyebar di tengah masyarakat bisa menghambat upaya penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air.

"Hoaks tumbuh subur bisa menghambat kita menangani krisis, dalam hal ini pandemi COVID-19," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo, Usman Kansong, dalam webinar "Tantangan Komunikasi Publik Demi Membangun Optimisme", Kamis.

Hoaks berkembang ketika terjadi dinamika yang tinggi di masyarakat, misalnya saat pemilihan umum atau krisis kesehatan seperti sekarang ini.

Demi mengatasi hoaks yang menyebar cepat saat pandemi ini, Kominfo terus menyisir dan membuat kontra narasi khususnya untuk hoaks yang berhubungan dengan kesehatan.

Menurut data Kominfo, ada 270 isu hoaks yang berhubungan dengan vaksin COVID-19, sebarannya mencapai 1.897 konten.

Kominfo segera menurunkan (take down) konten tersebut karena isu seperti itu membuat orang tidak mau divaksin.

Untuk menurunkan konten yang menyebar di media sosial, Kominfo bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik atau platform media sosial untuk menurunkan konten bermasalah tersebut.

"Kita butuh kontribusi platform itu. Di luar negeri, ini biasa terjadi," kata Usman.

Usman mengutip pendapat para ahli bahwa kontra narasi untuk hoaks justru bisa menambah "keterikatan" atau engagement konten tersebut.

Ketika membaca kontra narasi, orang akan mencari tahu apa yang melatarbelakangi sehingga mencari hoaks yang dimaksud.

"Karena itu, menurut ahli, yang terbaik adalah minta platform untuk menurunkan supaya orang tidak bisa akses," kata Usman.

Selain memutus akses, Kominfo lebih banyak fokus untuk memberikan literasi digital kepada masyarakat dan memberikan kontra narasi terhadap hoaks yang beredar.

Menyebarkan kontra narasi menurut Kominfo merupakan salah satu cara untuk melindungi masyarakat dari hoaks.

Kominfo juga bekerja sama dengan media massa yang memiliki tim pengecekan fakta.

Sementara literasi digital, menurut Usman, perlu diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa memanfaatkan internet untuk mendapatkan informasi yang benar.