Survei: Elektabilitas naik dinilai Gerindra bukan pendukung pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan kenaikan signifikan elektabilitas Partai Gerindra dari 9,7 persen menjadi 12,8 persen karena masyarakat masih menganggap atau menilai partai besutan Prabowo Subianto itu bukan pendukung pemerintah.

"Di mata publik, Gerindra belum dianggap sebagai partai pendukung pemerintah meskipun kebijakan pemerintah dibawa ke parlemen selalu diamankan Gerindra," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Elektabilitas Partai Gerindra meningkat dibandingkan partai politik lain pendukung pemerintah. Dalam Survei Indikator Politik Indonesia yang baru saja dirilis, tingkat keterpilihan partai besutan Prabowo Subianto itu mencapai 12,8 persen.

"Lagi-lagi polanya menarik dibandingkan partai pendukung pemerintah yang lain. Di saat tren kepuasan (terhadap) pemerintah turun, justru elektabilitas Gerindra meningkat," kata dia.

Dalam survei tersebut elektabilitas tertinggi masih ditempati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan elektabilitas 24,4 persen. Setelah Gerindra, Partai Golkar dan Demokrat masing-masing memiliki elektabilitas sembilan persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 8,2 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tujuh persen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3,9 persen.

Berikutnya, NasDem 3,5 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) (2,2 persen, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) satu persen, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 0,7 persen.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 0,4 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) 0,2 persen, Partai Berkarya dan Gelora masing-masing 0,1 persen, Partai Garuda, dan PKPI nol persen serta lainnya 0,4 persen. Kemudian yang tidak menjawab sebanyak 17 persen.

Ia mengatakan pada survei April 2021 elektabilitas PDIP sebesar 27,5 persen, diikuti Golkar 10,7 persen, PKB 9,8 persen, Gerindra 9,7%, PKS 8,2 persen, Demokrat 7,5 persen, PPP 3,8 persen, PAN 2,2 persen, dan NasDem 1,7 persen.

Menurut dia, PDIP mengalami defisit elektabilitas lantaran terpengaruh susutnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terutama dalam penanganan pandemi COVID-19. Dalam survei itu, kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah berkurang sekitar lima dari riset sebelumnya.

Tidak hanya berdampak pada PDI-P, hal yang sama juga terjadi pada partai pendukung pemerintah misalnya Golkar namun tidak terlalu besar kurang dari satu persen.

Sementara itu, politisi Partai Gerindra Habiburokhman berpendapat lain terkait kenaikan elektabilitas Gerindra yang diyakini karena arahan Ketua Umum Gerindra pada kader dalam menangani pandemi COVID-19 hingga ke daerah.

Menurut dia, sulit menafsirkan atau mempersepsikan Gerindra di luar pemerintahan karena masyarakat mengetahui dua kader partai itu menjabat sebagai menteri.

"Tidak mungkin orang tidak tahu Pak Prabowo sudah Menteri Pertahanan dan juga Pak Sandiaga," kata dia.

Meningkatnya elektabilitas partai tersebut tidak lepas dari peran Prabowo Subianto selaku ketua umum yang sejak awal pandemi aktif mendatangkan vaksin, obat-obatan, dan mendirikan rumah sakit darurat.

Selain itu, berkat instruksi khusus Prabowo kepada kader-kader, para anggota yang duduk di legislatif diminta untuk aktif ke daerah pemilihan membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 menggunakan sumber daya yang dimiliki.

"Kita ada 78 orang di DPR dan ribuan di provinsi, kabupaten, dan kota. Kalau semua turun, pasti ada dampak kepada orang yang disurvei karena merasakan ada orang yang turun langsung membantu mereka," ujar dia.

Penarikan sampel survei menggunakan metode "multistage random sampling" dan wawancara secara langsung. Ada pun rata-rata simpangan ("margin of error") sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.