Pindahnya juga dalam level yang sama.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai mutasi jabatan di Polri merupakan hal yang wajar, terutama di posisi-posisi pimpinan, seperti kepala kepolisian daerah (kapolda).
Oleh karena itu, menurut dia, mutasi jabatan Irjen Pol. Eko Indra Heri dari Kapolda Sumatera Selatan menjadi Koorsahli Kapolri merupakan hal yang wajar.
"Sama saja dengan pimpinan perusahaan. Setiap langkah yang mereka ambil, keputusan penting yang mereka ambil akan sangat berpengaruh pada posisi jabatan tersebut. Jadi, mutasi yang diterima Irjen Eko sangat fair," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Sahroni mengatakan bahwa dugaan yang menyebut mutasi Irjen Pol. Eko ada kaitannya dengan peristiwa sumbangan fiktif dari keluarga Akidi Tio adalah sesuatu yang memungkinkan.
Hal itu, menurut dia, karena setiap pimpinan kepolisian diminta untuk mengambil kebijakan dan mengejar performa dengan baik.
"Apakah peristiwa sumbangan fiktif Rp2 triliun adalah penyebab mutasi? Itu sangat mungkin dan ini keputusan yang cukup beralasan. Setiap pimpinan harus sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan mengejar performa yang sebaik-baiknya," ujarnya.
Selain itu, Sahroni menilai sosok pengganti Eko Indra adalah Irjen Pol. Toni Hartono adalah sosok yang tepat untuk mengisi jabatan sebagai Kapolda Sumsel yang baru.
Menurut dia, Toni merupakan orang yang bekerja konkret dan tegas namun sangat humanis dan sangat sejalan dengan visi "Presisi" Kapolri yang mengutamakan keadilan restoratif atau restorative justice.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap 98 orang perwira, salah satunya Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Eko Indra Heri.
Mutasi Kapolda Sumatera Selatan dan 97 perwira Polri lainnya tertuang dalam Surat Telegram Kapolri (ST) No 1701/VIII/KEP/2021 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol. Wahyu Widada pada hari Rabu (25/8).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Argo Yuwono membenarkan soal mutasi dan rotasi sejumlah perwira Polri, termasuk Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Eko Indra Heri, sebagai penyegaran di organisasi Korps Bhayangkara.
"Sudah lama menjadi kapolda dan untuk penyegaran organisasi," kata Argo.
Argo mengatakan bahwa mutasi terhadap Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Eko Indra Heri tidak terkait dengan hasil pemeriksaan Tim Itwasum dan Propam Polri mengenai polemik hibah Rp2 triliun dari almarhum Akidi Tio.
"Pindahnya juga dalam level yang sama," ujar Argo.
Dalam ST Kapolri tersebut, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri diangkat dalam jabatan baru sebagai Koorsahli Polri yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Pol. Teguh Sarwono.
Sementara itu, posisi Eko digantikan oleh Irjen Pol. Toni Hartono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat.
Baca juga: Kapolri mutasi 98 perwira salah satunya Kapolda Sumsel
Baca juga: Kapolda Sumsel diperiksa Tim Wasriksus Polri selama enam jam
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021
