Menteri PUPR targetkan padat karya TA 2022 serap 665.000 tenaga kerja

Pelaksanaan program padat karya tunai pada tahun 2022 dilakukan secara pemberdayaan masyarakat, swakelola, dan kontraktual dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebanyak 665.000 orang dengan total pagu anggaran Rp13,64 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menargetkan program padat karya tunai tahun anggaran 2022 menyerap 665.000 tenaga kerja.

"Pelaksanaan program padat karya tunai pada tahun 2022 dilakukan secara pemberdayaan masyarakat, swakelola, dan kontraktual dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebanyak 665.000 orang dengan total pagu anggaran Rp13,64 triliun," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Menurut Menteri PUPR, rincian rencana program padat karya tunai pada 2022 antara lain bidang sumber daya air ditargetkan menyerap 335 ribu orang dengan alokasi anggaran Rp4,85 triliun, kemudian bidang jalan dan jembatan dapat menyerap 69.000 tenaga kerja dengan anggaran Rp4,50 triliun.

Selanjutnya rencana padat karya tunai bidang permukiman ditargetkan dapat menyerap 56.000 tenaga kerja dengan alokasi anggaran Rp1,84 triliun, serta bidang perumahan ditargetkan menyerap 205.000 tenaga kerja dengan alokasi anggaran Rp2,45 triliun.

"Sebisanya nanti ini saya kira untuk tahun 2022-2023, padat karya tunai akan tetap kami amankan dari kemungkinan refocusing," kata Menteri PUPR.

Realisasi keuangan padat karya tunai tahun 2021 telah mencapai sebesar Rp14,37 triliun atau 61,83 persen dari total anggaran Rp23,24 triliun. Sedangkan realisasi fisiknya 58,7 persen serta saat ini progres penyerapan tenaga kerjanya mencapai 899.031 orang atau 72,93 persen dari total target serapan tenaga kerja 1,23 juta tenaga kerja.

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberdayakan lebih dari 35.000 orang lewat program padat karya tunai (PKT) berupa pembangunan sanitasi pondok pesantren (ponpes).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Selain menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat, program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi pondok pesantren/LPK ini juga bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19, sehingga manfaatnya dapat langsung berkontribusi pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kementerian PUPR pada 2021 memperluas penyaluran PKT melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan (LPK).