"Telah dilakukan penilaian kesiapan kesehatan pada empat kabupaten yaitu Situbondo, Banyuwangi, Probolinggo, dan Lumajang. Penilaian ini mencakup kemungkinan wilayah pengungsian, potensi risiko, sarana kesehatan, sumber daya yang tersedia dan lain-lain," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemenkes Tjandra Yoga Aditama melalui surat elektroniknya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Tjandra menyebut saat ini juga sedang dilakukan penyusunan rencana kontingensi sebagai persiapan pemantauan lapangan pada desa-desa terdepan di kabupaten Probolinggo, Pasuruan, dan Malang yang mungkin disiapkan untuk lokasi pengungsian.
Sementara itu, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) Surabaya juga telah melakukan penilaian cepat kesiapan kesehatan untuk mengantisipasi terjadinya letusan gunung Bromo.
"Juga telah dilakukan identifikasi logistik dan biaya operasional yang tersedia di BBTKL-PPM Surabaya dan telah dilakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk koordinasi pengerahan sumberdaya," ujar Tjandra.
Selain itu, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Surabaya juga melakukan langkah-langkah antisipatif misalnya dengan melakukan koordinasi dengan KKP Denpasar dan KKP Probolinggo.
"Juga dilakukan inventarisasi logistik yang kini ada," kata Tjandra.
Beberapa rumah sakit juga disiapkan untuk menampung jika ada korban nantinya yakni di empat RS rujukan setempat di RS Dr. Syaiful Anwar (Malang), Dr Sutomo (Surabaya), RSUD Probolinggo dan RSUD Banyuwangi.
KKP Probolinggo dan KKP Denpasar juga telah menyiapkan protap evakuasi pengungsi dan jalur logistik di bandara Juanda Surabaya dan pelabuhan penyeberangan (Ketapang-Gilimanuk) di Banyuwangi.
Sedangkan pihak Dinas Kesehatan setempat juga melakukan persiapan untuk "emergency respon" pelayanan kesehatan dan telah menyiapkan tenda darurat, persiapan "surveilans" dan kemungkinan penyehatan lingkungan.
"Semua kegiatan di atas adalah bentuk kewaspadaan dan persiapan semata, sambil terus mengamati perkembangan vulkanologi yang ada, yang sejauh ini belum menunjukkan arah yang memerlukan tindakan segera," ujar Tjandra.
(A043/A035)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
