PM Irak Nuri Al-Maliki Diminta Bentuk Pemerintah

Baghdad (ANTARA News/Reuters) - Presiden Irak secara resmi telah meminta PM Nuri al-Maliki untuk membentuk pemerintah baru, memberinya waktu 30 hari untuk memilih kabinet dari antara kelompok-kelompok politik Syiah, Kurdi dan Sunni Irak.

Permintaan dari Presiden Jalal Talabani itu terjadi Kamis, dua pekan setelah para pemimpin politik mencapai perjanjian untuk membagi jabatan-jabatan penting pemerintahan, perjanjian yang menempatkan Maliki, seorang Syiah, di jalan ke masa jabatan kedua sebagai perdana menteri.

Perjanjian pembagian kekuasaan itu, lebih dari delapan bulan setelah pemilihan anggota dewan 7 Maret lalu yang tidak meyakinkan, memberikan beberapa harapan bahwa Irak dapat menghindari kembalinya ke perang sektarian yang menewaskan puluhan ribu orang pada puncaknya 2006-07.

Perjanjian itu memberi Talabani, seorang Kurdi, satu masa jabatan lagi sebagai presiden dan menempatkan seorang anggota dewan dari Sunni, Osama al-Nujaifi, sebagai ketua parlemen.

Di antara keputusan terbesar Maliki adalah pilihannya atas orang-orang yang akan memimpin kementerian perminyakan dan kementerian keuangan.

Irak sedang berupaya untuk membangun kembali infrastrukturnya yang terpukul berulang-ulang dan industri perminyakannya yang kedodoran setelah bertahun-tahun perang, sanksi ekonomi internasional dan pengabaian. Negara itu tergantung pada hasil minyak untuk sekitar 95 persen anggaran federalnya.

Produsen OPEC itu telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan-perusahaan minyak internasional dalam setahun terakhir dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas hasil minyak mentahnya menjadi 12 juta barel per hari dari 2,5 juta barel sekarang ini, yang dapat melompatkan negara itu ke deretan produsen minyak utama dunia.

Pada waktu yang sama, pemerintah Maliki sedang memerangi gerilya Muslim Sunni yang sudah melemah tapi masih mematikan. Pemboman dan serangan lainnya telah menurun secara signifikan dalam kekerapannya dari puncak pembunuhan sektarian, tapi masih terjadi tiap hari.

Kebuntuan politik lama setelah pemilihan yang tidak menghasilkan pemenang yang jelas telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kekerasan yang meningkat dari gerilyawan yang berupaya mengambil keuntungan dari kekosongan kekuasaan.

Setelah aliansi Negara Hukum-nya yang sebagian besar anggotanya orang Syiah berada di tempat kedua dalam pemilihan dengan 89 kursi, Maliki memperoleh kemenangan dalam perjuangan politik yang panjang untuk mendapatkan jabatan perdana menteri bekerja sama dengan aliansi-aliansi Syiah lainnya, mendapat dukungan dari tetangganya Iran yang Syiah.

Ia kemudian memperoleh dukungan dari para anggota parlemen Kurdi dan dari aliansi Iragiya dukungan-Sunni, yang dipimpin oleh saingan utamanya, mantan perdana menteri Iyad Allawi.

Blok lintas-sektarian Iraqiya mendapatkan 91 kursi. Tapi Allawi tidak dapat mencapai perjanjian dengan kelompok lainnya untuk menguasai mayoritas parlemen. Berdasarkan perjanjian pembagian kekuasaan itu, ia akan menjadi kepala dewan untuk kebijakan-kebijakan strategis yang belum dibentuk.

Maliki telah melawat ke ibukota-ibukota daerah bulan lalu untuk memperoleh dukungan bagi masa jabatan keduanya itu, menawari tetangga-tetangga Arabnya perjanjian investasi di Irak sebagai imbalan bagi desakannya pada Iraqiya untuk berkompromi, demikian sumber-sumber politik. (S008/K004)