Sri Mulyani sebut defisit APBN hingga Juli capai 2,04 persen

Posisi defisit APBN hingga Juli masih sesuai dengan target defisit APBN 2021 yang dipatok 5,7 persen terhadap PDB

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan defisit APBN mencapai Rp336,9 triliun atau 2,04 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir Juli 2021.

“Posisi defisit APBN hingga Juli masih sesuai dengan target defisit APBN 2021 yang dipatok 5,7 persen terhadap PDB,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani menyatakan defisit tersebut terjadi karena hingga akhir Juli pendapatan negara baru mencapai Rp1.031,5 triliun atau 59,2 persen dari target yakni Rp1.743,6 triliun.

Realisasi ini meningkat 11,8 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp922,5 triliun.

“APBN mencerminkan kondisi ekonomi yang mulai menunjukkan suatu turn around yang ter-capture dari sisi pendapatan kita,” ujarnya.

Pendapatan negara meliputi penerimaan pajak Rp647,7 triliun, bea dan cukai Rp141,2 triliun, serta PNBP Rp242,1 triliun.

Secara rinci penerimaan pajak Rp647,7 triliun itu merupakan 52,7 persen dari target APBN sebesar Rp1.229,6 triliun yang meningkat 7,6 persen (yoy) dibanding realisasi periode sama tahun lalu Rp602 triliun.

Untuk penerimaan bea dan cukai yang sebesar Rp141,2 triliun merupakan 65,6 persen dari target APBN Rp215 triliun dan mampu tumbuh 29,5 persen dari periode Juli 2020 Rp109,1 triliun.

Di sisi lain, belanja negara hingga Juli telah mencapai Rp1.368,4 triliun atau 49,8 persen dari target Rp2.750 triliun dan realisasinya meningkat 9,3 persen dibanding Juli 2020 yang hanya Rp1.252,4 triliun.

“Secara overall dari total APBN tetap belanja mendominasi perekonomian kita yang mendorong dan mendukung pemulihan meskipun konsumsi sudah mulai pulih, investasi pulih, dan ekspor pulih,” jelasnya.

Realisasi belanja negara Rp1.368,4 triliun itu meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp549,2 triliun yang merupakan 53,2 persen dari pagu Rp1.032 triliun dan belanja non K/L Rp403,6 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp922,6 triliun.

Kemudian belanja negara juga ditunjang dari realisasi TKDD Rp415,5 triliun yang merupakan 52,2 persen dari pagu Rp795,5 triliun meliputi transfer ke daerah Rp380,3 triliun atau 52,6 persen dari pagu Rp723,5 triliun dan dana desa Rp35,2 triliun atau 48,9 persen dari pagu Rp72 triliun.

Adapun untuk keseimbangan primer hingga akhir Juli tercatat Rp143,6 triliun atau lebih rendah dibandingkan realisasi keseimbangan primer pada periode sama tahun lalu yang sebesar Rp147,1 triliun.

Selanjutnya, pembiayaan anggaran mencapai Rp447,8 triliun atau 44,5 persen dari target Rp1.006,4 triliun di mana realisasi ini masih terkontraksi 10,9 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp502,7 triliun.