Anggota DPR sarankan Kemenko Perekonomian turut atasi perunggasan

Untuk mengatasi persoalan hulu hingga hilir, industri perunggasan harus diatur pada tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR Budhy Setiawan menyarankan Kementerian Koordinator Perekonomian turut turun tangan mengatasi permasalahan di industri perunggasan lantaran kelangsungan usaha yang tidak kondusif.

Budhy dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan beberapa masalah di industri perunggasan misalnya persaingan produk ayam hidup dari integrator skala besar bertemu dengan livebird produksi peternak rakyat di pasaran.

"Integrator memiliki kekuatan modal dan teknologi, sementara peternak rakyat atau mandiri modalnya lemah. Produk keduanya berupa livebird atau ayam hidup, bertemu di pasar tradisional. Tentu mereka tergerus dalam persaingan bisnis, bahkan kini mereka hanya menguasai 20 persen pasar ayam hidup," katanya.

Integrator dengan dukungan modal yang besar dan teknologi yang modern, lanjutnya, seharusnya tidak mengambil pasar yang secara tradisional sudah digarap peternak rakyat.

Budhy mengatakan produk integrator bisa masuk ke pasar ekspor, pasar retail modern, hotel, restoran, hingga katering besar.

Selain itu, juga terdapat persoalan di hulu di mana harga pakan dan bibit ayam (DOC) yang tinggi.

Saat ini terjadi kelangkaan pasokan jagung bagi peternak dan harganya naik tinggi. "Harga produksi jagung itu hanya Rp2.500-3.000 per kg, di pasaran bisa mencapai Rp5.900 karena langka. Sementara, Kementerian Pertanian (Kementan) enggan impor dengan dalih bisa memproduksi sendiri," ujar Budhy.

Menurut dia, seharusnya Kementerian Pertanian mengizinkan koperasi-koperasi untuk mengimpor jagung untuk mengatasi kelangkaan. Jagung menyumbang 50 persen komponen pakan yang sangat mempengaruhi kualitas produk terutama untuk ayam petelur.

Untuk mengatasi persoalan hulu hingga hilir, menurut Budhy, industri perunggasan harus diatur pada tingkat Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian.

"Kemendag tidak menegakkan aturan mengenai harga ayam hidup, sementara Kementan tak mampu menyediakan jagung dan mengatasi harga DOC yang melambung, untuk itu Kemenko Perekonomian perlu turun tangan," kata dia.

Ketua Harian Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sigit Prabowo berpendapat selama ini kuota bibit ayam (DOC) grand parents stock (GPS) tak bisa diselesaikan pada tingkat hilir, sehingga kerap terjadi pasokan yang berlebih dan harga ayam hidup jatuh di pasar tradisional. "Penyelesaiannya hanya dengan cutting, selain itu serapan ayam hidup hanya mengandalkan broker," kata Sigit.

Menurutnya, kebijakan cutting yang dilakukan industri hulu, hanya membantu agar harga DOC tidak jatuh. Tapi efek berantainya adalah harga DOC naik pada tingkat peternak rakyat dan barangnya pun langka.

Ia menyarankan pemerintah mengatur agar breeding farm wajib memproteksi peternak rakyat yang menjadi langganannya dengan menyediakan DOC bagi peternak rakyat, bukan hanya pada afiliasinya saja.