PBHI desak Kapolri periksa dua oknum TNI melalui peradilan umum

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mendesak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan pemeriksaan dua oknum TNI yang diduga melakukan penyiksaan terhadap anak (13) di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui peradilan umum.

"Kapolri dan Kapolda NTT diminta untuk memastikan pemeriksaan secara pidana di peradilan umum yang transparan dan akuntabel," kata Ketua PBHI Totok Yuliyanto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selain itu, PBHI juga mendesak Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengevaluasi Komandan Koramil 1627/03 Batatua dan Komandan Kodim 1627 Rote Ndao serta memastikan mempidanakan dan menonaktifkan kedua pelaku.

Tidak hanya itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga harus memberikan perlindungan serta pemulihan kepada korban.

"Baik itu fisik maupun psikologis korban dan menjamin keselamatannya selama pemeriksaan terhadap pelaku," ujar Totok.

PBHI juga mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk membentuk kebijakan setingkat undang-undang tentang anti penyiksaan serta meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT).

"Termasuk pula merevisi Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 sebagai bagian dari reformasi militer di Tanah Air," ujarnya.

Sebelumnya diwartakan, dua orang oknum TNI, Serma MSB dan Serka AODK, yang bertugas di wilayah Kodim 1627 Rote Ndao, NTT diduga melakukan penyiksaan terhadap PS anak berusia 13 tahun.

Kejadian diketahui berawal dari dua prajurit TNI tersebut menuduh PS mencuri telepon genggam. Diduga kuat dua oknum TNI itu menyudut tangan korban dengan rokok yang masih menyala.

Selain itu, korban juga dipukul dengan benda tumpul seperti bambu, sapu, dan kepalan tangan hingga menyebabkan korban mengalami luka bibir pecah, wajah memar, punggung lecet, dan trauma psikologis yang mendalam.