PMI Dukung Upaya Pemulihan Korban Merapi

Yogyakarta (ANTARA News) - Palang Merah Indonesia (PMI) mendukung upaya pemulihan awal ribuan korban bencana erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan menyediakan air bersih.

"Kami menyediakan tandon air sebanyak 4.000 untuk memenuhi kebutuhan air bersih 4.000 kepala keluarga korban erupsi Merapi selama enam bulan ke depan," kata pengurus Palang Merah Indonesia (PMI), Budi Atmadi Adiputro, di Yogyakarta, Kamis.

Selain itu, menurut dia usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, PMI juga akan melakukan upaya pembersihan rumah yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi dan lingkungannya.

"PMI akan mendistribusikan `sanitasi kit` yang terdiri atas cangkul dan sekop sebanyak 40.000 buah," katanya.

Ia mengatakan, PMI juga akan melaksanakan pelayanan kepalangmerahan dengan sasaran 10.000 kepala keluarga berupa mobilisasi tim dokter dan tenaga kesehatan, pelayanan dukungan psikososial.

Selain itu, menurut dia, juga melakukan upaya pemulihan hubungan keluarga dan promosi kesehatan, dan pengurangan risiko bencana.

"Bantuan PMI untuk korban Merapi sudah dilaksanakan sejak 26 Oktober 2010 dengan kegiatan seperti mobilisasi dua kendaraan `hagglunds` untuk evakuasi korban bencana, distribuis air bersih, dan pelayanan kepalangmerahan," katanya.

Sultan mengatakan, ketika Merapi aman dan pemerintah menyediakan "shelter" atau tempat hunian sementara bagi para korban, maka infrastruktur pendukung juga harus dibangun, seperti pasokan air bersih dan listrik.

"Begitu pula untuk kebutuhan makan sehari-hari, karena sumber pendapatan mereka sudah hancur," katanya.

Menurut dia, saat ini sedang dikaji kemungkinan relokasi penduduk tiga desa, yakni Kinahrejo, Kepuharjo, dan Glagahsari, Kecamatan Cangkringan, Sleman, agar wilayah tersebut bisa dilakukan reboisasi.

Oleh karena itu, lahan tersebut harus dibebaskan agar mereka tidak kembali ke daerah yang memang rawan bencana tersebut.

"Saya berharap Kementerian Kehutanan bisa membiayai ganti rugi bagi penduduk yang tanahnya akan direboisasi. Tujuannya agar mereka tidak kembali ke daerah bahaya," katanya.
(ANT/P003)