Eks Menteri Pendidikan Malaysia tawarkan konsep ke pemerintahan baru

Saya telah berulang kali meminta pemerintah Perikatan Nasional (pemerintahan Muhyiddin Yassin) untuk mengajukan rencana seperti itu. Sayangnya, hingga akhir 17 bulan masa pemerintahan PN, belum ada rencana yang diajukan

Kuala Lumpur (ANTARA) - Mantan Menteri Pendidikan Malaysia yang juga anggota parlemen bebas, Mazlee Malik, menawarkan konsep pendidikan pada masa dan pasca COVID-19 kepada pemerintahan baru sebagai solusi untuk Malaysia.

Konsep yang disampaikan oleh mantan Menteri Pendidikan era Perdana Menteri Mahathir Mohamad tersebut disampaikan kepada sejumlah media dan disiarkan secara langsung melalui sosial media di Kuala Lumpur, Rabu.

"Pendidikan harus menjadi fokus untuk memastikan masa depan negara yang lebih baik. Solusi dan kehidupan pasca-epidemi perlu dipulihkan dengan intervensi dan perencanaan strategis mulai sekarang," katanya.

Yang lebih menantang, ujar Mazlee, adalah pendidikan pascapandemi COVID-19 yang dibutuhkan masyarakat.

"Masyarakat menunggu master plan dan perencanaan jangka panjang pendidikan yang strategis, berkelanjutan dan transparan setelah pandemi berakhir," katanya.

Rencana Pendidikan pascapandemi ini harus bersifat holistik dan komprehensif dengan mempertimbangkan perlunya dilakukan “Great Reset” terhadap pendidikan dan kurikulum untuk masa depan bangsa dan negara.

"Saya telah berulang kali meminta pemerintah Perikatan Nasional (pemerintahan Muhyiddin Yassin) untuk mengajukan rencana seperti itu. Sayangnya, hingga akhir 17 bulan masa pemerintahan PN, belum ada rencana yang diajukan," katanya.

Berdasarkan kesadaran tersebut, ujar dia, pihaknya mencoba untuk membuat kebijakan, pernyataan, atau proposal rencana kepada pemerintah baru dan menteri pendidikan baru di masa depan agar mereka dapat bergerak maju.

"Pernyataan kebijakan ini merupakan bagian sederhana dari upaya saya berkesempatan untuk menulis hasil kajian dengan para pakar kesehatan, pendidikan dan juga anggota masyarakat yang sadar dan peduli akan masa depan pendidikan di tanah air," katanya.

Proposal tersebut tersebut adalah kumpulan dari beberapa artikel, pidato dan pernyataan media yang telah dikeluarkan, baik secara individu maupun dengan teman-teman dari blok oposisi di parlemen, dan juga dengan Komite Pendidikan Pakatan Harapan.

Pernyataan kebijakan yang disampaikan Mazlee dibagi menjadi dua bab, bab pertama membahas masalah pendidikan yang muncul selama wabah dan rekomendasi jalan keluar dari semua masalah tersebut.

Bab kedua mengenai pemaparan rencana pemulihan jangka panjang untuk masalah pendidikan dengan menghadirkan solusi komprehensif untuk menghadapi dunia Revolusi Industri 4.0 yang lebih menantang dan juga dunia pasca-COVID-19 yang membutuhkan pendekatan yang tidak biasa dan tidak konvensional.

Bab pertama total mencakup 14 isu utama diantaranya Penutupan dan Pembukaan Sekolah, Generasi Hilang, Vaksin, TV Pendidikan, Radio Pendidikan, Insentif Guru, Kampanye Membaca, Pendidikan sebagai Proses Holistik Selama Epidemi, Alternatif untuk Penghapusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), Dewan Pendidikan Nasional dan Aksi Pendidikan Tinggi.

Bab kedua berisi 12 isu yang dibawa sebagai rencana proposal jangka panjang untuk pendidikan diantaranya Model Sistem Pendidikan Baru (Model Pendidikan Baru), Pusat Data, Program Sarapan, Pendidikan Bukti Masa Depan, Hyperscale Public Cloud Computing ( Cloud Computer Public Scale) dan Pendidikan, Dewan Nasional Perguruan Tinggi, Praktik Revolusi Industri 4.0 di Perguruan Tinggi, Kepemimpinan Guru, Isu Integritas di Perguruan Tinggi, Mahasiswa Technoperneur dan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) 4.0 Pasca COVID-19.

"Besar harapan saya agar apa yang tertuang dalam pernyataan kebijakan ini dapat diimplementasikan sebagai jalan keluar dari krisis pendidikan selama wabah COVID-19, dan rencana jangka panjang untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada," katanya.