"Terhitung per 31 Oktober lalu, subsidi uang muka kepemilikan rumah yang kita salurkan Rp1,6 miliar," kata Kepala Jamsostek Cabang Riau I, Adjat Sudrajat, di Pekanbaru, Rabu.
Dia menjelaskan, jumlah subsidi yang disalurkan melalui Program Peningkatan Kesejahteraan (PPK) bagi anggota Jamsostek itu tergolong rendah, karena hanya dilakukan dalam beberapa bulan.
"Praktis baru Juli 2010 kita merealisasikan bagi pekerja yang ingin memiliki rumah karena adanya kebijakan baru pemerintah itu," ujarnya.
Sebab, lanjutnya, pada semester pertama tahun 2010 mereka menghentikan sementara program itu menyusul keluarnya peraturan Kementerian Perumahan Rakyat yang mengalihkan subsidi uang muka menjadi subsidi bunga.
Kondisi membuat bank yang menjadi mitra penyalur yakni BTN dan BNI yang mensubsidi uang muka rumah sebesar Rp20 juta per anggota dengan penghasilan maksimal Rp4,5 juta itu tidak diproses verifikasi.
Padahal pada 2009, Jamsostek Cabang Riau I bisa menyalurkan subsidi uang muka rumah Rp9,3 miliar dengan bunga enam persen dan angka pengembalian kredit macet (NPL) tercatat mencapai 20 persen.
"Tingginya kredit macet itu membuat kita lebih selektif lagi dan menyerahkan proses verifikasi termasuk kelayakan pada bank," jelasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Riau, Lukman Mat, mengharapkan Jamsostek juga bisa menggarap mereka yang bekerja di sektor informal untuk segera menjadi anggota.
Terdapat sekitar 5.000 pekerja di Riau yang tercatat sebagai buruh harian lepas yang bisa diikutkan dalam program Jamsostek bagi tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja.
"Setidaknya dengan mengikuti program Jamsostek, maka bisa mengurangi risiko kerugian sosial dan jaminan sosial lainnya meski mereka merupakan tenaga buruh lepas," jelasnya. (*)
(T.M046/A023/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
