Di DPR, Sri Mulyani paparkan fokus belanja pemerintah pusat tahun 2022

Jadi lebih betul-betul membangun pondasi kesehatan, pendidikan dan perlinsos seperti infrastruktur terutama konektivitas dan ICT yang akan menjadi prioritas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan fokus utama alokasi belanja pemerintah pusat yang dalam RAPBN 2022 ditetapkan sebesar Rp1.938,3 triliun.

“Tahun 2022 (belanja) harus kembali didesain relatif agak kembali ke dalam normal,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani menyebutkan secara rata-rata belanja pemerintah pusat tumbuh 13,5 persen dari 2019 sampai 2021 yaitu Rp1.496,3 triliun pada 2019 dan Rp1.833 triliun pada 2020 serta diproyeksikan mencapai Rp1.927 triliun pada 2021.

Mayoritas belanja tersebut digunakan untuk penanganan COVID-19 dan bantuan sosial (bansos) karena masyarakat memang membutuhkan belanja-belanja melalui insentif-insentif yang diberikan pemerintah.

Sementara itu pemerintah akan melakukan normalisasi terhadap pemanfaatan anggaran belanja tahun depan seperti untuk Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (perlinsos).

“Jadi lebih betul-betul membangun pondasi kesehatan, pendidikan dan perlinsos seperti infrastruktur terutama konektivitas dan ICT yang akan menjadi prioritas,” ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan untuk tahun depan yang merupakan tahun eksepsional menuju konsolidasi fiskal maka fokus utama belanja pemerintah pusat adalah mendukung pelaksanaan reformasi struktural yaitu kesehatan, perlinsos, dan pendidikan.

Kemudian menjadi transisi yang mulus untuk konsolidasi fiskal di 2023, peningkatan sinergi dengan berbagai program prioritas dalam RKP serta pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran serta antisipasi mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN.

Selain itu belanja pemerintah pusat juga fokus untuk mendukung penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis, pelaksanaan operasional dan kegiatan sejalan dengan cara kerja baru dan pemanfaatan teknologi informasi.