Abrasi, Gelombang Pasang Ancam Pulau Kerayaan Kecil Kotabaru

Banjarmasin (ANTARA News) - Pulau Kerayaan Kecil Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan (Kalsel) dikhawatirkan hilang akibat abrasi dan gelombang pasang, kata anggota DPRD H Hasmy Fadillah Akbar di Banjarmasin, Kamis.

"Kekhawatiran itu karena abrasi air laut, akibat gelombang pasang laut," kata anggota DPRD Provinsi Kalsel setelah melakukan reses dan mengadakan pertemuan dengan masyarakat pesisir di daerah tersebut.

Menanggapi kekhawatiran menghilagnya Pulau Kerayaan Kecil, wakil rakyat dari Partai Golkar itu, menyarankan, perlunya mengembangkan gerakan penanaman tumbuhan pantai seperti mangrove.

"Untuk menghindari abrasi akibat gelombang air pasang, perlu dikembangkan gerakan penanaman tumbuhan pantai, seperti mangrove," saran anggota DPRD asal daerah pemilihan VI Kalsel yang meliputi Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru itu.

Gerakan penanaman tumbuhan pantai itu, dengan melibatkan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemuda yang didukung pemerintah, lanjutnya.

Dalam reses ke "Bumi Sa-ijaan" Kotabaru, alumnus Fakultas Pertaian Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) di Banjarbaru itu juga menampung sejumlah permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat setempat.

Sejumlah permasalahan di wilayah paling timur Kalsel itu, antara lain hubungan darat yang tidak lancar disebabkan rusaknya jalan kabupaten sepanjang sekitar 80 kilometer antara Tanjung Sedang-Tanjung Seloka.

Kerusakan jalan tersebut menyebabkan pengembangan perekonomian masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan Kotabaru sebagai pusat konsumen, juga menjadi kurang lancar.

Menanggapi masalah infrastruktur di Kotabaru tersebut, anggota Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalsel itu, meminta perhatian pemerintah kabupaten (Pemkab) menindaklanjutinya.

"Pemkab Kotabaru perlu memperhatikan infrastruktur khususnya jalan kabupaten yang rusak sepanjang 80 Km dari 120 Km panjang jalan Tanjung Serdang-Tanjung Seloka," katannya.

"Jika perlu dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat I, dikonsultasikan dan diperjuangkan lebih lanjut," demikian Hasmy Fadillah Akbar. (SHN/K004)