Ganjar usul satu juru bicara untuk koordinasi dengan UNESCO

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan adanya satu juru bicara untuk melakukan  koordinasi dengan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) terkait pembangunan serta pengembangan daerah pariwisata super prioritas.

"Ada dua hal yang dibahas dalam rapat tadi. Pertama, terkait dengan apa yang menjadi catatan dari UNESCO, maka saya minta beberapa catatan ini ada yang menjadi juru bicara, satu pintu untuk bicara," katanya usai mengikuti Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Badan Otorita Pariwisata secara daring di Semarang, Selasa.

Ganjar menyebut juru bicara nanti yang akan menyampaikan seluruh data, informasi, dan fakta yang ada kepada UNESCO dan juga sebaliknya.

"Nah saya minta itu agar apa yang kemarin menjadi beberapa catatan, misal ini kok terlalu masif bangunannya, ini kok terlalu dekat dengan Borobudur, dan sebagainya, itu bisa cepat dijelaskan agar kita semua menjadi rapi. Kita saling menyesuaikan, itu penting," ujarnya.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan Candi Borobudur adalah terkait tata ruang karena harus ada koordinasi yang intens antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

"Kedua, tentu saja betul-betul memperhatikan apa yang menjadi catatan tata ruang yang ada di sana. Jadi soal heritage berjalan, tata ruangnya pas, sehingga akselerasi bangunannya bisa dilakukan, maka tadi kita mintakan agar masing-masing sektor berkontribusi, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat agar berkoordinasi," katanya.

Baca juga: Pembangunan gerbang Borobudur harus penuhi ketentuan UNESCO
Baca juga: Dirjen Kebudayaan: Gali nilai-nilai universal Borobudur

Terkait dengan beberapa catatan dalam pengembangan kawasan Candi Borobudur itu, Ganjar mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Kita sudah membicarakan antara provinsi dengan pemerintah pusat, koordinasi ini menjadi cukup penting agar pembangunan sesuai waktu. Kalau tadi yang disampaikan Pak Dirjen Kebudayaan sudah cukup bagus. Kalau Pak Dirjen bisa langsung berkomunikasi dengan UNESCO tentu saja ini akan jauh lebih baik," ujarnya.

Adapun usulan Ganjar tersebut mendapat respons baik dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan maupun Gubernur provinsi lain yang mengikuti rapat koordinasi tersebut.

Baca juga: Tiga warisan dokumenter Indonesia diakui sebagai ingatan kolektif dunia
Baca juga: Jerman lanjutkan dukungan konservasi Candi Borobudur
Baca juga: Duta UNESCO tanam pohon di Borobudur