Komisioner HAM PBB soroti pelanggaran, eksekusi yang dilakukan Taliban

Penggeledahan, penangkapan, pelecehan, dan intimidasi serta penyitaan properti dan pembalasan sudah dilaporkan

Jenewa (ANTARA) - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet mengatakan ia telah menerima laporan tentang pelanggaran serius yang dilakukan Taliban di Afghanistan.

Pelanggaran itu termasuk eksekusi terhadap warga sipil dan larangan terhadap perempuan.

Bachelet tidak memberikan rincian eksekusi dalam pidatonya kepada Dewan HAM PBB, Selasa, tetapi mendesak forum Jenewa itu untuk membentuk mekanisme untuk memantau secara dekat tindakan Taliban.

Perlakuan Taliban terhadap perempuan yang akan menjadi "batas mendasar yang keamanannya tidak lagi bisa dijamin", kata dia.

"Ada ketakutan besar bagi perempuan, jurnalis, dan generasi baru pemimpin masyarakat sipil yang muncul dalam beberapa tahun terakhir," kata Bachelet pada sesi darurat forum, yang diadakan atas permintaan Pakistan dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Keanekaragaman etnis dan agama minoritas Afghanistan juga berisiko mengalami kekerasan dan penindasan, mengingat pola pelanggaran serius sebelumnya di bawah pemerintahan Taliban dan laporan pembunuhan dan serangan yang ditargetkan dalam beberapa bulan terakhir," ujar Bachelet, menambahkan.

Nasir Ahmad Andisha, seorang diplomat senior Afghanistan dari pemerintah yang digulingkan, menyerukan pertanggungjawaban atas tindakan Taliban. Ia menggambarkan situasi "tidak pasti dan mengerikan" di mana jutaan orang takut akan kehilangan nyawa mereka.

Pakar hak asasi manusia independen PBB, dalam sebuah pernyataan bersama, mengatakan bahwa banyak orang bersembunyi karena takut akan pembalasan karena "Taliban terus menggeledah rumah dari pintu ke pintu".

"Penggeledahan, penangkapan, pelecehan, dan intimidasi serta penyitaan properti dan pembalasan sudah dilaporkan," kata mereka.

Dewan HAM PBB akan mempertimbangkan rancangan resolusi, yang diajukan oleh Pakistan atas nama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang menyuarakan keprihatinan atas laporan pelanggaran.

Namun, rancangan resolusi itu tidak menyebutkan nama Taliban, juga tidak akan membentuk misi pencarian fakta untuk menyelidiki mereka.

Sebaliknya, Dewan meminta Bachelet untuk melaporkan kembali ke forum pada sesi Maret 2022 dan mendesak semua pihak untuk menghormati hukum hak asasi manusia termasuk "partisipasi perempuan yang penuh dan bermakna" dan kelompok minoritas.

"Kami mengharapkan teks yang lebih kuat, ini sangat minimalis dan kami kecewa," kata seorang diplomat Barat kepada Reuters saat negosiasi panas berlanjut pada teks tersebut.

Sumber: Reuters