Hadir dalam rapat koordinasi itu antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan serta sejumlah pejabat dari pusat dan daerah.
Wapres mengatakan bahwa untuk memberikan hasil optimal reformasi tersebut maka perlu penghargaan dan hukuman bagi para aparat negara.
Adanya penghargaan dan hukuman tersebut, kata Wapres, harus dilaksanakan dan ditegakkan karena "kalau tidak ada maka aparat pemerintah akan santai-santai saja dalam memberikan pelayanan kepada publik."
"Jadi penghargaan dan hukuman tidak saja diberikan oleh pemerintah pusat saja tapi masyarakat juga bisa memberikan penilaian," kata Wapres.
Dikatakan Wapres reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan secara revolusi tapi harus dilakukan secara bertahap dan memakan waktu yang masing-masing negara berbeda lama pelaksanaannya.
"Reformasi birokrasi ada yang berjalan sampai satu generasi tapi ada juga yang lebih pendek. Tapi khusus di Indonesia saya kira bisa hingga 15 tahun mendatang," kata Boediono.
Untuk itu, kata Wapres, masing-masing instansi agar menyiapkan suatu cetak biru yang berisi mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Jadi masing-masing instansi harus memiliki target dalam pelaksanaannya seperti dalam tahun pertama apa yang dilakukan dan tahun berikutnya bagaimana targetnya," kata Wapres.
Boediono juga mengingatkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik sehingga apabila memiliki pemerintahan yang baru maka bisa terus dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.
"Jangan sampai reformasi birokrasi berjalan zig-zag tanpa memiliki arah yang jelas. Kasihan nanti bangsa kita tidak maju-maju dan yang rugi adalah anak-anak kita karena tidak maju-maju," kata Wapres.
(A025/Z003)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
