USAID: Ada kemajuan demokrasi di tingkat kabupaten dan kota

Jakarta (ANTARA) - Chief of Party United States Agency for International Development (USAID) Hans Antlov menyatakan bahwa terdapat kemajuan demokrasi yang terjadi di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia.

“Ada kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Ini yang kita jarang dengar karena lebih sering berbicara di national space (ruang nasional, red),” kata Hans ketika memberi paparan dalam konferensi daring sesi kedua dengan topik “Arah dan Tantangan Demokrasi dan Masyarakat Sipil”, Selasa.

Ia mengakui bahwa dalam 5-10 tahun terakhir terjadi stagnasi dalam perkembangan demokrasi di Indonesia secara nasional. Namun, upaya-upaya yang dilakukan oleh USAID MADANI telah menunjukkan perkembangan demokrasi di skala lokal.

USAID MADANI merupakan program yang diselenggarakan selama lima tahun oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development / USAID). Program ini dirancang untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dan mendorong keberagaman sosial di Indonesia.

“Fokus kita adalah penguatan good governance dengan pendekatan collaborative governance,” ucapnya.

Berdasarkan fokus tersebut, USAID MADANI mendorong agar organisasi masyarakat sipil (OMS) lokal bisa menjadi mitra atau membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, swasta, masyarakat, media, dan lapisan masyarakat lainnya.

Kemajuan demokrasi yang dihasilkan dari keberhasilan program USAID MADANI adalah meningkatnya partisipasi OMS dalam pemerintahan lokal. Melalui presentasinya, Hans menampilkan sebanyak 28 mitra USAID MADANI telah diundang untuk bertemu dengan pemerintah atau DPRD.

“Banyak mitra MADANI yang diundang ke DPR untuk merancang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan lain sebagainya,” kata Hans.

Dengan demikian, bagi Hans, demokrasi di Indonesia sudah lebih baik.

“Mulai membangun akar ke bawah dan ada impact ke atas,” tuturnya.

Hans menambahkan yang saat ini menjadi isu penting adalah akuntabilitas perwakilan politik, khususnya mengenai bagaimana cara melestarikan program-program positif, dalam hal ini USAID MADANI agar tidak berhenti begitu saja setelah masa program berakhir atau bila terjadi perubahan dalam skala lokal.

“Yang penting sekarang adalah melihat kepada akuntabilitas perwakilan politik. Itu yang harus kita dorong,” kata Hans.