DPD: Relokasi Korban Merapi ke Perkebunan Sawit Kaltim

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Kalimantan Timur Luther Kombong mengusulkan agar penduduk yang terdampak letusan Gunung Merapi direlokasi ke area-area perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur.

"Mereka nantinya menjadi bagian pola inti-plasma, terutama pengungsi yang tidak lagi memiliki sumber penghidupan," ujarnya ketika membaca Laporan Kegiatan Anggota DPD asal Kalimantan Timur di Sidang Paripurna DPD, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia mengatakan, setiap kepala keluarga (KK) menerima 2 hektar dengan gaji di atas Upah Minimum Regional (UMR). Istrinya bisa juga kerja di perkebunan. "Mereka akan diperlakukan manusiawi," katanya.

Selain itu, ada juga tunjangan seperti kesehatan dan pendidikan atau bonus lainnya serta fasilitas perumahan atau fasilitas lainnya bagi karyawan pimpinan (staf), karyawan pelaksana atau karyawan biasa.

Gaji, tunjangan, bonus, perumahan dan fasilitas lainnya tersebut bisa menjadi pertimbangan pengungsi Gunung Merapi untuk bekerja. Menurut Luther, jika 100 dari 200 perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur menerima 50 KK, maka total 5.000 KK bisa direlokasi ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

Luther mengaku, gagasannya sempat diutarakan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Radjasa dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi saat bersama rombongan di Seoul, Korea Selatan, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 (The Group of Twenty) pada 11-12 November 2010.

"Pak Presiden sangat responsif. Beliau bilang, `ide bagus, tolong DPD tindaklanjuti`. Pak Sudi juga mengingatkan saya, karena Pak Presiden mengulanginya waktu bicara dengannya," ujarnya.

Untuk merealisasikannya, kata dia, DPD RI harus bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bila berhasil, relokasi akan mendukung revitalisasi perkebunan, yaitu program pemerintah untuk mempercepat pengembangan perkebunan melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Area terdampak sekitar Gunung Merapi, menurut Luther, jangan lagi dijadikan sebagai area kegiatan manusia. "Lebih baik dikosongkan. Dijadikan sebagai kawasan hutan melalui program reboisasi yang pembiayaannya dibantu negara-negara yang `concern` mencegah global warming. Jika dikembalikan seperti awal, kawasan hutan menjadi sumber air yang mendukung siklus hidrologi," katanya.

Wakil Ketua DPD Laode Ida (Sulawesi Tenggara) dan Wakil Ketua DPD sekaligus Ketua Tim Task Force DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menunjuk Luther mengkoordinasikan realisasinya.

Sedangkan I Kadek Arimbawa, anggota DPD asal Bali menyatakan dukungannya atas ggasan itu. Hanya saja, dia mengingatkan agar realisasinya dimatangkan bersama kementerian atau instansi terkait. "irip masalah tahun 1963 setelah letusan Gunung Agung di Bali. Penduduk di sekitarnya ditransmigrasikan ke Lampung. Di sana mereka berhasil," katanya.

Berdasarkan laporan kegiatan Gusti Kanjeng Ratu Hemas selaku anggota DPD asal DIY, mencatat bahwa letusan Gunung Merapi mengakibatkan dampak langsung yang besar terhadap kegiatan ekonomi, seperti di empat kecamatan, yaitu Turi, Pakem, Cangkringan dan Ngemplak. Pertanian salah satu pendukung kegiatan ekonomi yang paling terpukul. "Dampak langsungnya terutama di kecamatan yang radiusnya hingga 20 kilometer dari puncak Gunung Merapi," katanya.

Dampak tidak langsungnya adalah terhadap kegiatan jasa, perdagangan dan industri yang kait-mengait dengan kegiatan ekonomi. Misalnya, kegiatan 900 dari 2.500 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Sleman untuk sementara terhenti, karena kebanyakan mengolah hasil peternakan, holtikultura dan kerajinan.

Selain itu, 3.913 pedagang di pasar tradisional diperkirakan rugi Rp3,2 miliar. Di sekitar lereng Gunung Merapi banyak diperuntukan sebagai desa wisata. (ANT/K004)