"Mulai hari ini hingga 14 hari ke depan, kita mengawasi dan mengevaluasi kinerja sembilan OPD di lingkungan Pemprov Kepulauan Babel," kata Supervisor Irjen Kemendagri Sudardjo di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan pengawasan kinerja pemerintah daerah dilakukan di sembilan OPD, di antaranya Biro Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Hukum, Dinsospmd, Dinas Penanaman Modal (PTSP), Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Baca juga: Kemendagri dorong pelayanan adminduk hingga ke tingkat desa
“Kami akan mengawasi dan memeriksa kepatuhan belanja, pengadaan barang jasa, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi lebih khusus bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berada di lingkup inspektorat khusus," ujarnya.
Ia menjelaskan pengawasan yang dilakukan tim pemeriksa terdiri atas tujuh orang dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan lainnya.
Sedangkan tujuan dilakukan pengawasan, menurut Sudardjo, untuk memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan teknis Kementerian Dalam Negeri di daerah telah berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Kemendagri dorong perbaikan keterbukaan informasi publik pada pandemi
Sementara itu, dari perspektif pengawasan umum, kata dia, yaitu, pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian perangkat daerah, keuangan daerah, pelayanan publik, pembangunan daerah, kerja sama daerah, penyederhanaan regulasi, dan kebijakan penanganan COVID-19, dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Kami berharap dukungan dari Gubernur Babel, khususnya kepala perangkat daerah terkait penyediaan data serta informasi yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan pengawasan sehingga kegiatan tim berjalan lancar dan tepat waktu," katanya.
Wakil Gubernur Kepulauan Babel Abdul Fatah mendukung program evaluasi yang dilakukan Tim Irjen Kemendagri di beberapa OPD di daerah ini.
"Pengawasan ini sangat bermanfaat bagi Babel, sehingga apa yang kami lakukan di masa lalu dan saat ini mampu menjadi cermin apakah tingkat akuntabilitas Babel selama ini telah sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan," ujarnya.
Baca juga: Kemendagri terus bangun pemahaman pemda soal UU Cipta Kerja
Pewarta: Aprionis
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
