Menteri KP: Refocusing anggaran tidak ganggu kepentingan masyarakat

Refocusing untuk kepentingan masyarakat tidak ada yang diganggu. Arahan saya jelas bahwa untuk kepentingan masyarakat tidak boleh diganggu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meyakini bahwa kebijakan refocusing anggaran akibat dampak dari pandemi COVID-19, tidak akan mengganggu kepentingan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan nasional.

"Refocusing untuk kepentingan masyarakat tidak ada yang diganggu. Arahan saya jelas bahwa untuk kepentingan masyarakat tidak boleh diganggu," kata Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin.

Refocusing anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran.

Seperti diketahui, akibat langkah refocusing anggaran yang keempat kalinya dilakukan pemerintah, maka pagu anggaran KKP diubah dari Rp6,5 triliun menjadi Rp4,75 triliun.

Dari pagu anggaran tersebut, berdasarkan data dari KKP, sebanyak Rp1,2 triliun akan dialokasikan untuk program yang berkaitan dengan pengelolaan kelautan dan perikanan.

Kemudian Rp113,1 miliar untuk program nilai tambah dan daya saing industri perikanan. Sedangkan untuk program kualitas lingkungan hidup anggarannya sebesar Rp68,2 miliar.

Lalu untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi besaran anggarannya mencapai Rp253,8 miliar. Selanjutnya untuk program yang berkaitan dengan riset dan inovasi IPTEK anggarannya sebanyak Rp55,4 miliar. Sementara sisanya untuk program dukungan manajemen, seperti gaji pegawai dan biaya operasional.

"Saya minta kepada jajaran, agar program kepentingannya untuk masyarakat harus dijalankan. Saya sangat terbuka untuk kita bicara khusus mengenai refocussing ini," ujar Trenggono.

Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan, sampai dengan 19 Agustus 2021, realisasi penyerapan anggaran KKP tahun 2021 telah mencapai Rp2,67 Triliun atau sebesar 56,36 persen. Bila dengan outstanding kontrak realisasi mencapai 64,58 persen.

"Dalam hal ini, kami akan terus memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2021," ucap Sakti Wahyu Trenggono.