"Tahun depan kalau tidak dikendalikan bisa meningkat (penggunaannya) 10-an persen, bahaya itu," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin.
Menurut dia, kuota volume BBM bersubsidi dalam APBN-Perubahan 2010 sebesar 36,5 juta kiloliter, akan terlampaui hingga 38,5 juta kiloliter dan kenaikan itu hampir sebesar 8 persen lebih.
Dengan pertumbuhan kendaraan yang meningkat setiap tahun, menurut Hatta, opsi pembatasan per Januari 2011 akan membatasi konsumsi penggunaan terutama BBM jenis premium.
"Kalau tidak dikendalikan dengan pertumbuhan kendaraan seperti ini, saya kira kita melihat dari 36 ke 38 itu kan hampir 2 juta lebih. Itu kan 8 persen lebih," ujarnya.
Oleh karenanya, opsi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dapat segera diberlakukan, seperti sistem distribusi tertutup.
Ia menjelaskan, menurut studi, opsi sistem distribusi tertutup akan diberlakukan pada kendaraan bermotor roda empat produksi 2005 keatas atau semua kendaraan yang menggunakan plat hitam.
"Sekarang yang paling masuk akal adalah 2005 ke atas. Walau tidak tertutup kemungkinan itu bisa semua plat hitam. Tapi dari studi, 2005 ke atas lebih masuk akal," ujarnya.
Hatta memastikan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut tidak akan diberlakukan untuk kendaraan umum.
"Kan sudah lama kaji. (Kendaraan) umum, (Kendaraan) roda dua, nelayan, tetap mendapatkan subsidi," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan jatah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk tahun ini akan melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2010 yaitu sebesar 36,5 juta kilo liter.
"Kelihatan sekarang sudah 31 juta kilo liter, sehingga kalau sampai akhir tahun akan mencapai 38 juta kilo liter," katanya.
Meski begitu, Agus mengatakan tambahan volume BBM bersubsidi itu belum membuat pemerintah menyiapkan dana baru karena realisasi anggaran untuk subsidi BBM belum semua terserap.
"Anggaran total untuk subsidi BBM Rp88 triliun, realisasinya masih jauh di bawah, jadi kalau diperlukan anggaran tambahan dananya masih mencukupi, cuma perlu persetujuan dengan DPR," katanya.
(ANT/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
