Pernasindo: Lingkaran Presiden Harus Mumpuni Soal TKI

Bogor (ANTARA News) - Salah satu pendiri Perhimpunan Nasionalis Indonesia Dr Ir Ricky Avenzora, MSc menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya memiliki personal lingkaran satu yang mumpuni terkait tenaga kerja Indonesia, sehingga tidak
mendapatkan kenaifan kebijakan.

"Sedangkan gagasan Presiden untuk memberikan HP (telepon genggam) kepada setiap tenaga kerja Indonesia (TKI), menunjukkan kelelahan beliau dalam menangani masalah negara sendirian, sehingga Presiden sebaiknya menyegarkan para personel dalam lingkaran satunya," katanya, di Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan mencuatnya kasus penyiksaan Sumiati (23), TKI asal Dusun Jala, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) di Arab Saudi.

Sumiati berangkat ke Arab Saudi melalui PT Rajana Falam Putri dan tiba di Arab Saudi pada 18 Juli 2010.

Sejak mulai bekerja pada 23 Juli 2010 Sumiati kerap menerima penyiksaan dari istri dan anak majikannya.

Menurut Ricky Avenzora, jika Presiden memiliki personal lingkaran satu yang baik dan mumpuni, maka pihaknya yakin gagasan tersebut tidak akan muncul dari Presiden.

"Jika tidak ingin dikatakan naif, maka gagasan memberi HP kepada para TKI itu adalah menunjukan kurangnya dipahami persoalan dasar berbagai masalah yang menimpa TKI di manca negara di kalangan para personal lingkaran satu Presiden," katanya.

Ia mengatakan mestinya mereka harus mampu memaparkan kepada Presiden tentang dinamika dan masalah dasar TKI di manca negara, termasuk menjelaskan bahwa para TKI itu sesungguhnya sudah lama punya dan mampu membeli HP sendiri.

Dikemukakannya, selain berbagai kenakalan para pengirm tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, maka salah satu hal mendasar yang dimiliki TKI di mancanegara adalah tidak dibangunnya sistem yang memberdayakan dan memanfaatkan hak-hak pendduduk yang ada di setiap negara bagi para TKI.

"Para TKI tidak boleh dipetakan hanya sebagai tenaga kasar di negara mana pun, melainkan harus diposisikan dan diberdayakan dengan penerapan hak-hak dasar yang berlaku bagi setiap penduduk di suatu negara," kata doktor lulusan Universitas George August Gottingen Jerman itu.

Menurut Ricky Avenzora yang juga pengajar di Institut Pertanian Bogor (IPB), kecerdasan memanfaatkan hak-hak dasar itu ke dalam perjanjian bilateral antarnegara bagi para TKI hanya akan bisa dicapai jika para diplomat Indonesia lebih mau melayani.

"Sudah menjadi rahasia umum, selama ini mereka cenderung minta dilayani selama bertugas di luar negeri," katanya.

Oleh karena itu, para personal di lingkaran satu Presiden perlu segera disegarkan, agar benar-benar bisa membantu Presiden dalam menyelesaikan masa pemerintahan kedua ini dengan baik.(*)
(T.A035/M008/R009)