Jakarta (ANTARA News) - Tim Gabungan Pemerintah Indonesia yang ditugaskan khusus Presiden Yudhoyono untuk menangani kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) korban penyiksaan, Sumiati binti Salan Mustopa, hingga hari ini masih terganjal pemberian visa Pemerintah Arab Saudi.
"Sampai saat ini saya belum menerima visa dari Pemerintah Arab Saudi melalui Kedubesnya di Jakarta," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar kepada ANTARA News di Jakarta, Minggu.
Linda yang bertindak selaku Ketua Tim gabungan yang ditunjuk pemerintah Indonesia itu, beranggotakan unsur pejabat Kemenneg PPPA, Kemenakertrans, Kemenlu dan BNP2TKI yang dipersiapkan berangkat ke Arab Saudi guna membantu penyelesaian kasus penyiksaan terhadap TKW tersebut.
Dia menjelaskan, visa tingkat menteri harus dikeluarkan langsung oleh Pemerintah Arab Saudi.
"Visa tingkat menteri tidak bisa hanya mendapatkan persetujuan dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia melainkan harus dari pejabat berwenang yang ada di Arab Saudi," katanya.
Ketika ditanyakan kemungkinan adanya upaya Pemerintah Arab Saudi mempersulit pengeluaran visa menteri terkait kasus Sumiatiitu, Linda menjawab tidak mau berprasangka buruk.
"Kita jangan berprasangka buruk dulu, kabarnya pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan visa karena terganjal hari libur nasional, kita tunggu saja sampai dua atau tiga hari lagi," katanya, seraya menambahkan bahwa upaya Pemerintah Indonesia sudah cukup maksimal.
Linda juga menambahkan, meski visa untuk dirinya belum keluar namun Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia sudah mengeluarkan visa untuk pejabat eselon satu dan dua yang akan berangkat.
"Jadi ada tim pendahulu yang akan berangkat karena visanya sudah keluar yakni Deputi Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pejabat dari Kemlu dan BNP2TKI," katanya.
Sementara itu, sejumlah pihak mengusulkan adanya moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara-negara yang belum menandatangani nota kesepahaman terkait perlindungan TKI termasuk untuk Arab Saudi.
(T.W004/M009/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
Mungkin Dia' org pilihan Mang SBY tidak LULUS sekolah TK jd ga ngerti arti dr pd PAHLAWAN DEVISA.
TKI serba slh lapor ke KBRI TIDAK DI TANGGAPIN apa lg ke KANTOR PERWAKILAN yg ada di MARAHIN
Jd harus ngadu kemn lw ada MASALAH.......
tlng lah PEMERINTAH RI jng NGAMBIL KEUNTUNGAN SEMATA TANGGAPI
Sumiati tiap hari tiap malam sampai sungguh2
Sumiati sembuh. Undang wartawan2 Arab Saudi untuk tinjau keluarga tkw di seluruh Ind.
biar mengetahui keadaan hidup keluarga mereka. Salam Hendro.