Tim Kasus Sumiati Disesalkan Karena Belum Berangkat

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Irgan Chairul Mahfiz menyesalkan tim gabungan pemerintah yang ditugaskan Presiden Yudhoyono untuk menangani kasus TKI korban penyiksaan, Sumiati Binti Salan Mustopa, belum berangkat ke Arab Saudi.

Kondisi Sumiati, kata Irgan yang juga Sekjen DPP PPP di Jakarta, Sabtu, kini dirawat intensif di RS King Fahd, Madinah, Arab Saudi akibat mengalami luka serius di kedua kaki, sekujur tubuh, wajah, dan bahkan digunting mulutnya (bibir bagian atas).

Dikatakannya bahwa TKI itu memerlukan dukungan moral sekaligus kepedulian pihak pemerintah dengan langsung menemuinya di rumahsakit tersebut.

Ditegaskan bahwa kedatangan tim gabungan itu juga diperlukan guna memastikan adanya proses hukum yang adil dari Pemerintah Arab Saudi terhadap TKI asal Dompu, Nusa Tenggara Barat itu, sehingga pelaku atau keluarga majikan dapat segera ditangkap untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan.

"Selain itu, kedatangan tim gabungan penting untuk melakukan perundingan dengan Pemerintah Arab Saudi mengenai aspek perlindungan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), agar tidak ada lagi kasus yang merugikan para TKI," jelasnya.

Tim gabungan pemerintah untuk kasus Sumiati dipimpin Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Ameliasari Agum Gumelar, beranggotakan unsur pejabat Kemeg PPPA (Syahruddin), Kemenakertrans (Wisantoro), Kemenlu (Tatang B.Razak), dan BNP2TKI (Syaiful Idhom).

"Seharusnya tim gabungan itu berangkat pada Kamis malam lalu, tapi kenapa hingga saat ini belum bisa diberangkatkan," ujarnya bertanya.

Irgan juga mendesak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, dapat segera berangkat ke Arab Saudi, mengingat belum adanya kepastian kapan tim gabungan berangkat.

Hal itu, lanjut Irgan, terkait bukan saja kasus TKI Sumiati, namun juga adanya kematian TKI Kikim Komalasari asal Cianjur, Jawa Barat, yang dibunuh majikan di Kota Abha, Arab Saudi.

"Jadi, Menakertrans dan Kepala BNP2TKI harus memprioritaskan berangkat ke Arab Saudi, karena kasus-kasus TKI itu tidak boleh dibiarkan menjadi malapetaka bangsa yang semakin meluas dan terus mengoyak rasa keprihatinan kita," katanya.(*)
(T.D011/Y006/R009)