Pemerintah Kaji Penerbitan Sukuk Berbasis Proyek Infrastruktur

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah sedang mengkaji penerbitan obligasi berbasis infrastruktur berupa Sukuk berbasis proyek sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan sumber pembiayaan atau penyaluran modal kepada sektor riil.

"Ini dilakukan agar penyaluran modal dapat tersalurkan ke sektor riil dan sektor ekonomi produktif," ujar Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto saat workshop dengan forum wartawan ekonomi dan moneter di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, ada beberapa hal yang dapat disiapkan sebelum penerbitan sukuk tersebut dapat terlaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tata cara penerbitan serta koordinasi Kementerian Lembaga dan Bappenas terkait dengan proyek yang ditawarkan.

Kemudian, pemerintah juga perlu menyiapkan struktur koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional serta pelaksana teknis di lapangan untuk proyek terpilih karena menyangkut proyek manajemen.

Namun, Rahmat belum dapat memastikan kapan penerbitan sukuk tersebut dapat terlaksana, selain karena masih diperlukan sejumlah persyaratan kerangka legal (legal framework) tersebut.

"Kita sudah berhasil merumuskan `list of issues` yang harus kita kerjakan, dan sekarang memasuki fase kritis yang krusial, ada beberapa hal mengarah pada penyelesaian kebuituhan struktur itu. Namun saya tidak membicarakan `timing` target waktu kapan, tapi segala sesuatu akan diupayakan secepatnya," ujarnya.

Ia menjelaskan sukuk berbasis proyek tersebut rencananya tidak akan digunakan untuk pembiayaan lima atau sepuluh proyek infrastruktur, namun hanya fokus pada satu proyek yang benar-benar dapat menjadi percontohan bagi proyek lain.

Proyek infrastuktur yang diharapkan menjadi contoh pembiayaan sukuk ini adalah proyek pembangunan infrastruktur yang telah berada dalam perencanaan Kementerian Lembaga.

"Misal nanti saatnya menerbitkan sukuk proyek mungkin kita tidak akan langsung membiayai 10 proyek, karena kita membuat `showcase` yang baik. Kita pilih satu proyek, misalnya, yang bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi `template` untuk di`replicate` untuk proyek-proyek lain," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan derasnya aliran modal asing ke Indonesia saat ini harus bisa dimanfaatkan untuk membangun sektor-sektor yang produktif seperti infrastruktur, sehingga pemerintah mewacanakan untuk menerbitkan obligasi infrastruktur.

"Capital inflow kita ingin dorong ke arah yang lebih produktif, misalkan ke obligasi jangka panjang infrastruktur dan sebagainya," katanya.

Mengenai respon kebijakan pemerintah atas masuknya dana asing itu, lanjut Hatta masih akan dibicarakan lebih jauh dengan melihat kebijakan-kebijakan yang ditempuh sejumlah negara lain seperti Brasil dan Thailand.

"Intinya dana yang masuk harus dialirkan sejauh mungkin sepanjang mungkin masuk ke sektor tertentu seperti infrastruktur. Jadi kita ingin jangan semua numpuk di portofolio, SUN, SBI tetapi juga sektor-sektor strategis lain," katanya.(*)

(T.S034/B012/R009)