Pemerintah Fokus Obligasi untuk Pasar Domestik

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan tetap fokus pada penerbitan obligasi atau surat berharga negara berdenominasi rupiah untuk pasar domestik.

"Kebijakan utang ke depan akan menitikberatkan pada SBN rupiah dalam negeri karena pasar domestik capital semakin berkembang sehingga dengan rupiah kita bisa mengurangi potensi risiko mata uang," ujar Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto kepada forum wartawan ekonomi dan moneter di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, pasar SBN sedang berkembang dan berdampak pada menguatnya pasar keuangan di Indonesia. Pemerintah terus melakukan diversifikasi penerbitan instrumen seperti surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (sukuk).

"Dengan diversifikasi itu kami dapat memperluas basis investor dalam negeri. Kalau basis investor kuat, kami mengimbangi dominasi investor asing dan diharapkan bisa mengurangi dampak negatif `pemain asing`, sehingga dapat mencegah apa yang dikhawatirkan yaitu `sudden reversal`," ujarnya.

Sementara penerbitan SBN valuta asing untuk pasar internasional, Rahmat menjelaskan, hanya bersifat "complementary" yang dibutuhkan apabila penyerapan pasar domestik masih relatif rendah.

"Kalau misalnya serapan pasar dalam negeri masih terbatas dan tidak bisa memenuhi target penerbitan dalam satu tahun, kami menerbitkan tambahan SBN di pasar internasional seperti US dollar bond, samurai bond. Itu kami lakukan, tapi yang utama pinjaman rupiah untuk sumber pasar domestik," ujar Rahmat.

Selain itu, ia menambahkan, pemerintah juga akan terus melakukan serta mengelola pinjaman dengan persyaratan lunak, suku bunga rendah, tenor panjang dan tidak mengambil pinjaman yang berpotensi memunculkan agenda politik.

"Kami juga mengelola pinjaman luar negeri, ada yang pinjaman lunak, ada yang semi komersial dan komersial. Pinjaman lunak biasanya dari kreditor multilateral seperti World Bank, bisa juga bilateral seperti JICA yang dapat membantu membiayai defisit APBN," ujarnya.

Total utang pemerintah pusat hingga Oktober 2010 tercatat sebesar Rp1.664,43 triliun atau bertambah Rp73,77 triliun selama 10 bulan terakhir karena pada akhir 2009 utang Indonesia tercatat Rp1.590,66 triliun.

(S034/N002/026)