NasDem kecam aksi Satpol PP nyaris bubarkan vaksinasi di Sorong

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengecam aksi Satpol PP di Kota Sorong, Papua Barat, yang sempat melarang dan hampir membubarkan kegiatan vaksinasi di daerah tersebut.

“Partai NasDem menginiasasi vaksinasi massal di berbagai daerah, karena komitmen kuat kita terhadap hukum tertinggi, yaitu keselamatan rakyat. Siapapun yang menghalangi upaya menyelamatkan rakyat dari pandemi COVID-19 sejatinya adalah musuh kemanusiaan,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad H M Ali sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Satpol PP Kota Sorong pimpinan Daniel Jitmau pada Sabtu mendatangi sentra vaksinasi COVID-19 di Terminal Remu dan meminta penyelenggara dibubarkan.

Kasatpol PP Kota Sorong itu berpendapat kegiatan itu menimbulkan kerumunan dan tidak berizin.

Namun, Partai NasDem sebagai penyelenggara vaksinasi menyampaikan pihaknya telah mengirim surat permohonan izin pada 18 Agustus 2021 ke Pemerintah Kota Sorong. Namun, surat itu tidak dijawab oleh otoritas setempat.

Oleh karena itu, penyelenggara meminta izin dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Papua Barat dan izin diberikan secara tertulis.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan turut hadir pada acara itu, tetapi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPW Partai NasDem Papua Barat.

Penyelenggara dan Satpol PP sempat beradu pendapat dan akhirnya kegiatan vaksinasi pun terus berlanjut.

Walaupun demikian, aksi anggota Satpol PP di Kota Sorong itu arogan dan tidak beralasan, kata Ahmad H M Ali.

“NasDem sejak awal selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi tidak ada alasan sama sekali kalau apa yang kami lakukan itu kemudian dilarang,” terang Waketum Partai NasDem.

Ia pun meminta kepolisian mengusut kejadian itu dan memeriksa anggota Satpol PP yang diyakini oleh Ahmad Ali melawan Undang-Undang Karantina Kesehatan.

“Arogansi birokrat seperti yang terjadi di Kota Sorong jangan sampai terulang. Mereka harus paham di mana dan kapan perlunya menegakkan birokrasi. Kalau ada kelompok masyarakat berusaha membantu pemerintah dengan segala daya upayanya, maka konyol jika secara arogan itu dihentikan,” tegas Ahmad Ali, yang saat ini turut aktif sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI.

Terkait insiden itu, ia berharap ke depan perbedaan pandangan atau pilihan politik bukan jadi alasan untuk menghambat upaya penanganan COVID-19, termasuk di antaranya vaksinasi.

“Boleh saja pimpinan daerah berbeda partai atau preferensi politik dengan penyelenggara vaksinasi massal. Tapi kalau yang demikian berpotensi menghilangkan hak atas keselamatan dari COVID-19, kami tidak ragu untuk melawannya. Kami minta aparat penegak hukum segera menangkap mereka yang menghalangi vaksinasi massal di Kota Sorong,” tegas Ahmad Ali.