Komisi VIII Minta Pemkab Magelang Perbaiki Tanggul

Jakarta (ANTARA News) - Komisi VIII DPR mengingatakan pemerintah Kabupaten Magelang agar segera memperbaiki tanggul sungai yang jebol akibat erupsi Merapi, sehingga jika terjadi banjir lahar dingin tidak membahayakan masyarakat setempat.

Ketua Komisi VIII DPR RI H Abdul Kadir Karding yang meninjau langsung tanggul di Dusun Jengglik, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jateng, Sabtu (20/11) menyesalkan lambannya perbaikan-perbaikan infrastuktur.

Dalam siaran persnya, Abdul Kadir Karding mengatakan, masyarakat sudah melaporkan kondisi tersebut ke pemerintah kabupaten, tetapi belum ada tanggapan dari Kabupaten. "Saya belum melihat adanya upaya atau perencanaan perbaikan infrastrur," katanya.

Dia mengharapkan, pemkab setempat segera merencanakan perbaikan infrastruktur secara cepat meskipun sifatnya masih sementara. "Jika belum dapat dilakukan perbaikan secara menyeluruh, setidaknya debu-debu tebal vulkanik yang menumpuk di jalan desa, jembatan, tanggul air harus mulai dibersihkan," tandasnya.

Kadir menambahkan, tanggul sungai yang membatasi dusun Jengglik dan sungai harus segera diperbaiki. Debu vulkanik yang menutup aliran sungai harus segera dikeruk, karena sangat berbahaya, jika sewaktu-waktu lahar dingin turun dari Merapi.

"Jarak antara tepi sungai dan kampung warga sangat dekat. Ini sangat berbahaya, jika tiba-tiba lahar dingin mengalir dari atas merapi, dperkirakan 3000 warga terancam oleh aliran banjir lahar dingin," ujar politisi PKB ini.

Kadir yang didampingi Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat meminta Pemkab Magelang agar segera berkoordinasi dengan BNPB, paling lambat dalam 2-3 hari ke depan sudah harus ada solusi yang baik terhadap persoalan ini.

"Harus disadari pengungsi sudah mulai pulang ke kampung halamannya secara bertahap, jangan sampai merka menghadapi ancaman bahayalainnya. Jadi harus diperhatikan secara serius dampak dari tersumbatnya aliran sungai tersebut. Saya kira bukan hal yang sulit untuk mengatasi persolan ini. Pemkab cukup berkoordinasi dengan BNPB lalu melibatkan departemen terkait seperti pekerjaan umum," ujarnya.

Kadir menegaskan, pihaknya merasa perlu terus memantau jika kondisi di lapangan demikian. Dia menyesalkan masih adanya kelambanan dalam menangani persoalan pengungsi dan proses rehabilitasinya. "Saya kira temuan-temuan ini yang akan menjadi rekomendasiKomisi VIII kepada pemerintah," katanya.

Dia juga menyinggung perlunya program padat karya, UMKM, kelompok usaha bersama (kube), bantuan langsung tunai (BLT) bersyarat, dan program-program lainnya yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian masyarakat. "Untuk itu kami membutuhkan data yang valid, koordinasi yang baik dengan BNPB dan pendampingan yang kuat dari pemerintah," pungkasnya.(*)