Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk tidak mengabaikan permintaan vaksin dari pemerintah daerah, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait percepatan vaksinasi untuk pembentukan kekebalan komunal atau herd immunity.
"Pemerintah Pusat mesti mendistribusikan vaksin sesuai permintaan daerah dan dilakukan secara transparan. Tidak boleh ada permintaan vaksin dari pemda yang diabaikan dengan alasan stok vaksin kosong," kata Junimart dalam keterangannya yang diterima Sabtu.
Dia berharap instruksi Presiden Jokowi terkait percepatan vaksinasi COVID-19 tersebut harus selaras dengan distribusi dosis vaksin dari pusat ke seluruh daerah, bukan hanya wilayah Jawa dan Bali.
"Kami apresiasi perhatian penuh dan tulus dari Pak Jokowi untuk menyelamatkan kita, anak bangsa ini. Instruksi tersebut jelas berlaku bagi seluruh kepala daerah termasuk di Provinsi Sumatera Utara," tukasnya.
Baca juga: Puan: Delegasi DPR RI suarakan gotong royong global akses vaksin
Salah satu kunci keberhasilan vaksinasi untuk pembentukan herd immunity tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan jika Pemerintah pusat lebih sigap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh pemda terkait distribusi dosis vaksin COVID-19.
Sebelumnya, Presiden mengatakan Pemerintah akan mendapatkan dosis vaksin dalam jumlah besar hingga mencapai 142 juta dosis pada Agustus dan September.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberi pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompida) se-Jawa Timur dalam kunjungan kerjanya ke Madiun, Kamis (19/8).
"Berkaitan dengan vaksinasi dipercepat, saya minta bupati, wali kota, kalau vaksin datang langsung habiskan secepat-cepatnya; (kalau habis) minta lagi. Timing di Agustus ini pas karena datang vaksin banyak sekali," kata Presiden di Pendopo Ronggo Djoemeno, Kabupaten Madiun, Kamis (19/8).
Baca juga: Anggota DPR RI minta tidak berlakukan syarat vaksin di mal
Presiden mengatakan percepatan vaksinasi dalam kurun waktu dua bulan terakhir, Agustus dan September, menjadi penting karena dosis vaksin yang diterima Pemerintah lebih banyak dari sebelumnya.
Indonesia dijadwalkan menerima sedikitnya 72 juta dosis pada Agustus dan 70 juta dosis pada September. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari rata-rata yang diterima selama tujuh bulan terakhir.
Pemerintah menargetkan akan mendatangkan total 370 juta dosis vaksin COVID-19 hingga akhir 2021. Pemerintah juga tengah berupaya agar adanya tambahan sehingga pasokan vaksin bisa mencapai 430 juta dosis.
Baca juga: Anggota DPR RI minta masyarakat awasi vaksinasi booster
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
