"Tadi saya sampaikan kepada Menteri Negara BUMN agar terjadi sinergi antara Perum Perhutani yang beroperasi di Jawa dengan PT Inhutani yang mengelola kawasan di luar Jawa," katanya di Jakarta, Kamis.
Menhut mengatakan, pihaknya menilai kinerja Perum Perhutani cukup bagus dan kemampuannya melakukan rehabilitasi kawasan hutan juga cukup mumpuni.
Dengan merger ini, menurut dia, pemerintah berharap bisa mengoptimalkan rehabilitasi kawasan hutan, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.
"Kita perlu rehabilitasi kawasan hutan besar-besaran karena tingkat kerusakan hutan yang cukup memprihatinkan. Kita ingin penanaman tidak dilakukan secara sporadis, tidak asal-asalan dan harus yang terlatih."
Apalagi, kata menteri, pemerintah pada 2011 memiliki target penanaman yang besar, baik dengan menggunakan dana APBN maupun Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang berada di bawah kementerian kehutanan.
"Dari APBN, dana untuk menunjang kegiatan rehabilitasi mencapai Rp3 triliun dan di BLU P3H ada sekitar Rp2,6 triliun."
Sebelumnya, Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar mengatakan, "Kita akan tata kembali BUMN kehutanan, terutama Inhutani I-V, yang kini mati suri. Menhut juga mengusulkan agar BUMN kehutanan dibagi berdasarkan wilayah, ada wilayah barat, tengah, dan timur."
Menurutnya, Perum Perhutani dan PT Inhutan I-V juga sudah sepakat untuk saling menguatkan dengan penataan kembali atau restrukturisasi di badan masing-masing. Nantinya, kata Mustafa, Perhutani bisa membantu pengelolaan hutan di luar Jawa yang selama ini sebenarnya menjadi pekerjaan Inhutani, atau sebaliknya.
"Kita sudah mulai 2010 dan akhir tahun ini diharapkan bisa selesai. Ini memang perlu waktu. Apalagi membangunkan perusahaan yang kolaps itu sangat susah. Intinya, berbagai kemungkinan kita sesuaikan dengan wilayah kerja dan kemampuan masing-masing sesuai hasil kajian tim kerja," ujarnya.
Dia mengemukakan, restrukturisasi nanti praktis juga akan mengubah susunan direksi BUMN terkait termasuk tugas-tugas yang selama ini dikerjakan.
Ia menyerahkan pola restrukturisasi kepada Kementerian BUMN.
"Intinya, kami setuju restrukturisasi BUMN Kehutanan. Kalau Perhutani banyak pekerjaan di Jawa, tapi Inhutani bleeding (mengalami pendarahan), apalagi SDMnya sedikit dan belum dibayar gajinya," katanya menambahkan.
(T.A027/B012/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
