Menkeu: Penambahan Volume BBM Dibahas Dengan DPR

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo, mengatakan bahwa penambahan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai antisipasi kelebihan kuota dari yang ditetapkan sebesar 36,5 juta kiloliter akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau jumlahnya melewati, kita mesti lapor ke DPR," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, saat ini anggaran subsidi BBM dalam APBN-Perubahan 2010 masih memadai karena asumsi ICP masih sesuai dengan perkiraan harga minyak dunia, yaitu 80 dolar AS per barel.

Apalagi, ia mengemukakan, asumsi nilai kurs rupiah lebih kuat dari yang diperkirakan dan masih sesuai asumsi dalam APBN-Perubahan sebesar Rp9.200.

"Anggaran kita karena ada ICP yang lebih rendah dari rencana dan rupiah yang lebih kuat, masih memadai. Tapi, kita perlu untuk bicara dengan DPR karena volume lewat dari apa yang kita rencanakan," ujar Menkeu.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sempat mengungkapkan, realisasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi periode Januari-Oktober 2010 mencapai 31,662 juta kiloliter.

Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono, mengatakan bahwa realisasi konsumsi itu mencapai 86,92 persen dari kuota BBM subsidi, sesuai APBN Perubahan 2010 yang ditetapkan 36,5 juta kiloliter.

"Namun, data tersebut belum diverifikasi BPH Migas," katanya.

Menurut dia, konsumsi premium bersubsidi mencapai 18.948.335 kiloliter atau 88,57 persen dari APBN-Perubahan sebesar 21.433.664 kiloliter, minyak tanah 2.009.770 kiloliter atau 52,8 persen dari kuota 3,8 juta kiloliter, dan solar 10.668.196 kiloliter atau 95,3 persen dari kuota 11,194 juta kiloliter.

Tubagus mengatakan, berdasarkan prognosa BPH Migas, konsumsi BBM bersubsidi tahun 2010 akan mencapai 38,591 juta kiloliter atau lebih tinggi dibandingkan kuota APBN Perubahan sebesar 36,5 juta kiloliter.
(T.S034/A027/P003)