Menteri PUPR ajak bank dan pengembang jaga kualitas rumah subsidi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajak bank pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pengembang untuk memiliki tanggung jawab atas rumah subsidi yang dibangun bagi rakyat.

"Masyarakat harus mendapatkan kualitas rumah sesuai haknya dan pengembang juga harus memenuhi kewajibannya. Untuk itu kami ingin mengajak bank-bank pelaksana dan para pengembang untuk ikut mempunyai tanggung jawab tentang kualitas rumah yang dibangun," ujar Menteri Basuki dalam pembukaan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Virtual Expo 2021 di Jakarta, Jumat.

Menurut Menteri PUPR, semua stakeholder perumahan subsidi termasuk Kementerian PUPR ditugaskan dan diamanahkan untuk menyediakan tidak hanya jumlah rumah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga menyediakan rumah yang berkualitas.

"Mutu bangunan rumah tidak dapat ditawar lagi dan harus menjadi prioritas terutama rumah-rumah bersubsidi. Sekali lagi kalau yang namanya rumah subsidi maka berarti di dalamnya terdapat anggaran APBN yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban subsidi untuk perumahan pasti salah satunya dengan kualitas penyediaan rumah yang berkualitas baik," kata Menteri Basuki.

Kementerian PUPR ingin masyarakat mendapatkan hunian layak dan berkualitas, terutama perumahan dengan fasilitas bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Untuk menjaga kualitas bangunan rumah, Kementerian PUPR akan terus memperkuat sisi penawaran dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk memantau kualitas bangunan rumah bersubsidi.

Menteri PUPR juga menambahkan bahwa tugas Kementerian PUPR bersama para stakeholder perumahan adalah untuk menyediakan rumah yang terjangkau bagi rakyat.

"Kami sebagai pemegang kebijakan di sektor perumahan telah menyediakan fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui beberapa model, seperti FLPP yang pada tahun ini sampai sekarang telah merealisasikan program-programnya dan Bahkan adanya permintaan tambahan kuota dari bank BTN pada Kuartal III. Ini semua menunjukkan tingginya terhadap permintaan perumahan bersubsidi khususnya," kata Menteri Basuki.

Menteri PUPR menyampaikan bahwa selain FLPP juga telah dialokasikan bantuan pembiayaan perumahan lainnya seperti Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Dengan demikian sebagai bantuan pembiayaan telah dialokasikan banyak sekali tidak kurang dari sekitar Rp19 triliun, bahkan nanti pada tahun 2022 ditambah lagi menjadi sekitar Rp28 triliun untuk pembiayaan perumahan bersubsidi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam terus mendukung penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat.