“Kami terus mendorong vaksinasi di lingkungan masyarakat adat. Jika pada 2020 lalu, masyarakat adat belum terdampak pandemi COVID-19, maka pada 2021 ini, masyarakat adat sudah terdampak pandemi,” ujar Direktur Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Sjamsul Hadi, dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.
Dia menambahkan Kemendikbudristek bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kementerian lainnya mendorong layanan vaksinasi untuk masyarakat adat.
Baca juga: Rencana zonasi pesisir daerah harus tampung masukan masyarakat adat
Sebelumnya, pihaknya bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan sosialisasi vaksinasi untuk masyarakat adat, dengan mengundang perwakilan dari 90 kabupaten.
Sjamsul menjelaskan vaksinasi untuk masyarakat adat terkendala ketersediaan vaksin di daerah. Meski demikian, pihaknya sudah mendapatkan data yang lengkap mengenai kebutuhan vaksinasi di daerah.
Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan kepemilikan KTP oleh masyarakat adat. Sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kendala kepemilikan KTP, sehingga kesulitan mengakses bantuan sosial.
Untuk vaksinasi, lanjut dia, pihaknya berusaha agar menyediakan layanan vaksinasi yang terjangkau oleh masyarakat adat.
“Layanan vaksinasi untuk masyarakat adat beragam, karena disesuaikan dengan kondisi alam dan mereka juga berada jauh dari perkotaan. Untuk itu, layanan vaksinasi direncanakan di daerah perbatasan antara kota dan tempat tinggal masyarakat adat,” terang dia.
Sjamsul berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan vaksinasi bagi masyarakat adat tersebut.
Baca juga: DPR minta Pemerintah libatkan masyarakat adat dalam pembangunan
Baca juga: Sikap pemerintah terhadap akun pesohor yang tolak vaksin
Baca juga: Puskesmas Cisimeut gelar vaksinasi di permukiman warga Badui
Pewarta: Indriani
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
