Pemerintah bangun gerakan solidaritas nasional penanganan COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membangun wadah Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan COVID-19 untuk menguatkan jiwa gotong royong yang selama ini telah dilakukan dalam rangka menangani pandemi beserta dampaknya.

"Gerakan Solidaritas Nasional Revolusi Mental untuk penanganan COVID-19 dan dampaknya itu bertujuan untuk menguatkan kembali apa yang selama ini sudah dilakukan agar kegiatan yang melibatkan elemen masyarakat dan komponen kekuatan yang ada di masyarakat bisa dimobilisasi lebih intens," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PM) Muhadjir Effendy melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis malam.

Gerakan yang dipimpin Muhadjir itu dimulai melalui kegiatan rapat koordinasi nasional (rakornas) secara virtual yang melibatkan lebih dari 500 perwakilan dari berbagai unsur masyarakat.

Peserta yang hadir, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, Kepala Baznas Noor Achmad, Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, para gubernur, bupati dan wali kota serta perwakilan dari elemen pentahelix.

"Kegiatan itu semua untuk mempercepat penanganan COVID-19 dari semua lini,” ujar Muhadjir.

Ia menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan dan perlu untuk terus digelorakan ialah menegakkan protokol kesehatan yang baik dan benar sesuai arahan Presiden Joko Widodo, 3T (testing, tracing, treatment), vaksinasi, memastikan ketersediaan obat, oksigen, rumah sakit dan fasilitas pelayanan yang harus berjalan beriringan.

“Itu semua tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah tanpa dukungan elemen-elemen yang lain, terutama dari komponen masyarakat," katanya.

Menurut Muhadjir sejak awal pemerintah sudah menerapkan prinsip pendekatan pentahelix, di mana pemerintah hanya merupakan salah satu dari lima komponen, yakni dunia usaha, perguruan tinggi atau akademisi, kelompok masyarakat madani dan media massa.

Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan COVIS-19, kata Muhadjir, merupakan hasil kesepakatan bersama dalam rakornas yang melibatkan pemerintah pusat, terdiri atas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, yakni para gubernur, bupati dan wali kota, Kadin Indonesia mewakili pihak swasta, para akademisi serta kelompok masyarakat.

“Semuanya hasil keputusan tadi akan dibentuk sekretariat bersama di tingkat Kemenko PMK untuk menggelorakan, menyuarakan, menggalakkan aksi bersama dalam rangka membangun solidaritas nasional penanggulangan COVID-19,” katanya.

Muhadjir mengapresiasi gerakan tersebut sebagai praktik nyata revolusi mental di dalam penguatan gotong-royong dan program-program kemanusiaan. "Namun untuk itu, sekali lagi, diperlukan komitmen bersama dalam memperkuat solidaritas dan gotong royong penanganan COVID-19," katanya.

Selain itu, peserta rapat yang mewakili seluruh elemen pentahelix menyepakati beberapa hal yang menjadi kesimpulan bersama, yakni kementerian/lembaga diminta agar merespons pemenuhan kebutuhan penanganan COVID-19 yang diajukan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait.

“Pemerintah daerah juga harus mampu meningkatkan semangat solidaritas dan gotong-royong dengan mengonsolidasikan pengerahan sumber daya dan dukungan peran serta masyarakat, peran aktif dunia usaha, filantropi, lembaga nonpemerintah dan masyarakat yang lebih luas,” katanya.

Muhadjir juga meminta lembaga non-pemerintah, dunia usaha, filantropi dan media agar meningkatkan dukungan mobilisasi dan sumber daya di daerah masing-masing untuk penanganan COVID-19.

Muhadjir menambahkan penguatan solidaritas dan gotong-royong seluruh elemen bangsa juga diperlukan untuk menurunkan serta menghentikan angka kematian, meningkatkan layanan kesehatan, mempercepat vaksinasi dan penyaluran bansos.

“Kepala daerah agar menyediakan masker gratis bagi warga yang kurang mampu. Demikian juga keterlibatan media dalam memberikan edukasi, meluruskan info-info yang menyesatkan atau hoaks serta dapat menyosialisasikan Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan COVID-19 dan dampaknya,” demikian Muhadjir Effendy.