Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto meminta agar pemberian cuti bagi napi koruptor dapat ditinjau ulang.
"Konsep lembaga pemasyarakatan memang memberikan cuti bagi para tahanan. Nah sekarang apakah tepat diterapkan untuk koruptor," kata Bibit di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan perlu ada penyamaan persepsi dalam penanganan koruptor oleh para aparat penegak hukum. Sehingga tidak ada lagi kasus seperti yang dilakukan tersangka kasus penyelewengan pajak Gayur Tambunan.
Terkait adanya wacana tidak menempatkan koruptor di Rumah Tahanan Mako Brimob, Bibit mengatakan kasus seperti Gayus Tambunan yang "keluar" dari tahanan tidak hanya terjadi di Mako Brimob. Kemungkinannya di Rutan atau Lapas lain pun sama.
"Menkumham juga ngomong begitu kan yah," ujar Bibit.
Yang jelas, ia menambahkan konsep lembaga pemasyarakatan saat ini berbeda dengan konsep penjara atau bui. Cuti hanya diberikan pada masa penjara telah diganti menjadi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mengatakan perlu ada koordinasi antar penegak hukum dalam menjalankan Rutan atau Lapas. Sehingga kasus-kusus seperti kaburnya Gayus dapat diatasi.
Patrialis membenarkan bahwa adanya Rutan Mako Brimob berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Namun dalam pengawasannya semua diserahkan ke masing-masing aparat penegak hukum. (V002/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
