ADB: Penggunaan bantuan pemerintah untuk UMKM masih terbatas

Jakarta (ANTARA) - Senior Ekonomis Asian Development Bank (ADB) Shigehiro Shinozaki mengatakan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggunakan bantuan pemerintah masih terbatas.

“Penggunaan bantuan pemerintah untuk UMKM yang terdampak COVID-19 masih terbatas. UMKM memerlukan platform yang menginformasikan secara komprehensif program-program bantuan dari pemerintah,” kata Shigehiro dalam webinar ‘Asian Impact: ADB Research in Action’ di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari survey yang melibatkan 2.509 pelaku UMKM Indonesia, ADB menemukan bahwa pelaku UMKM paling banyak menggunakan Bantuan Presiden ultra mikro. Namun jumlah pengguna bantuan ini baru mencapai 22 persen dari total UMKM yang terlibat dalam survey.

Padahal sebanyak 77,3 persen persen pelaku UMKM yang memanfaatkan Bantuan Presiden menilai bantuan ini sangat berguna (52 persen) dan berguna (25,9 persen).

Sementara itu, pelaku UMKM yang memanfaatkan subsidi bunga hanya 14,4 persen, penempatan dana 11,1 persen, jaminan kredit UMKM 12,8 persen, insentif PPh final UMKM 10,7 persen, dan pembiayaan investasi 5,4 persen.

Terkait insentif PPh final untuk UMKM, menurut Shigehiro, sebenarnya sebanyak 57,6 persen dari total UMKM memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif ini, tetapi hanya 10,8 persen yang pernah mendaftar untuk mendapatkannya. Sebanyak 60,6 persen mengaku tidak mengetahui prosedur untuk mendapatkan insentif ini.

“Pemerintah perlu lebih lanjut menguraikan pendekatan yang bertahap dan berbeda, bergantung pada ukuran dan sektor UMKM, dan menyampaikan lebih banyak dukungan untuk kewirausahaan dan pertumbuhan penyaluran modal,” imbuhnya.

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga perlu memprioritaskan kebijakan untuk mendorong transformasi UMKM ke arah digital, termasuk sektor-sektor informal.

“Pandemi yang berlanjut membuat pemerintah mesti mempertimbangkan pendekatan optimal kepada pelaku UMKM dengan tidak menghalangi pendapatan nasional ataupun meningkatkan beban anggaran setelah COVID-19,” kata Shigehiro.
Baca juga: ADB: Pendapatan UMKM Indonesia masih turun, meski bisnis mulai dibuka
Baca juga: ADB dukung RI capai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan