Infid: KTT G20 diharapkan perluas akses vaksin bagi warga Indonesia

Jakarta (ANTARA) - International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) menilai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar Indonesia pada 2022 mendatang memiliki dampak yang besar, termasuk soal akses vaksin Covid-19 yang lebih luas.

Dalam webinar bertajuk "Mewujudkan Akses Vaksin Covid-19 yang Terjangkau Bagi Seluruh Warga", Kamis, Direktur Eksekutif Infid Sugeng Bahagijo menjelaskan KTT G20 akan membantu memecahkan separuh masalah di Indonesia.

"Contohnya soal vaksin, kalau G20 memutuskan akses yang lebih luas, hak paten bisa sementara ditunda, maka kemungkinan besar Indonesia tidak akan ada kendala dalam mendapatkan vaksin," jelasnya.

Contoh lainnya, yakni terkait masalah kebocoran pajak, yang disebut Sugeng separuhnya jadi urusan internasional.

"Soal pajak ini, meski kita berencana, belum tentu bisa kita laksanakan karena separuhnya harus melalui mekanisme atau pengambilan keputusan oleh para pemimpin G20 supaya apa yang jadi rencana Indonesia baik pajak atau vaksin dan isu kunci lain bisa diselesaikan," katanya.

Dengan demikian, lanjut Sugeng, KTT G20 jadi forum yang memungkinkan pengambilan keputusan atau reformasi pengambilan keputusan yang baik bisa terjadi.

KTT G20 juga bisa menjadi forum dengan kesepakatan yang mengikat. Forum lainnya, misal G7, tidak bisa mengambil keputusan atau kesepakatan internasional.

Indonesia akan menjadi tuan rumah perhelatan KTT G20 pada 2022 mendatang. Tongkat kepemimpinan penyelenggaraan kemungkinan akan diserahkan Italia kepada Indonesia sekitar November-Desember mendatang.

Menurut Sugeng, beralihnya kepemimpinan KTT G20 dari Italia ke Indonesia bukan sekadar perpindahan tuan rumah penyelenggaraan, melainkan kepemimpinan pertemuan internasional itu dalam setahun ke depan.

"Tahun ini yang jadi tuan rumah Italia. Saya kira November-Desember ini akan ada alih tongkat kepemimpinann dari Italia ke Indonesia. Sejak itulah maka selama setahun Indonesia akan memimpin proses presidenan dan pengambilan keputusan internasional," katanya.

Dengan demikian, agenda pembangunan Indonesia diharapkan bisa dipercepat dengan adannya pertemuan tersebut.