Menko Kesra: Perhatikan Akuntabilitas Bantuan Bencana

Padang (ANTARA News) - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengingatkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar memperhatikan aspek akuntabilitas dalam penerimaan dan penyaluran bantuan bencana alam.

Aspek akuntabilitas dalam penerimaan dan pengeluaran bantuan dana kemanusiaan penting diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, kata Agung Laksono saat berkunjung ke Sumbar untuk melihat perkembangan penanganan tanggap darurat bencana tsunami Mentawai di Padang, Selasa.

Agung bersama Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, didampingi gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Selasa pagi bertolak meninjau lokasi bencana tsunami di Mentawai.

Setelah rombongan sepulang dari peninjauan lokasi bencana Mentawai, Selasa siang Menko Kesra akan melaporkan langsung melalui teleconference dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kesempatan itu, Menko Kesra juga meminta dalam masa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana tsunami Mentawai, bukan saja terhadap fisik saja.

Namun, tak kalah pentingnya harus dimulai pembangunan yang sifatnya non fisik, artinya dimulai membangkitkan dan pemberdayaan sektor-sektor perekonomian masyarakat yang terkena dampak bencana.

Justru itu, menurut Agung, perlu dilakukan langkah-langkah apa yang mesti dilakukan ke depan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk mengarahkan program nasional pemberdayaan masyarakat ke daerah-daerah yang terkena bencana.

Dalam ekspos ke Menko Kesra, Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim mengatakan bantuan yang diterima untuk bencana tsunami Mentawai sudah 70 persen disalurkan langsung ke sana, termasuk dana-dana bantuan.

Kebijakan pemerintah provinsi, tambahnya, akan memberikan sebesar Rp2 juta untuk korban gempa yang rumahnya rusak berat, serta senilai Rp1 juta untuk setiap kepala keluarga yang di pengungsian.

Wagub menjelaskan, taksiran kerugian akibat bencana tsunami di Mentawai, untuk sektor perumahan sebesar Rp67 miliar, sarana pendidikan sekitar Rp10 juta, fasilitas umum --masjid dan gereja-- sekitar Rp3,5 miliar dan sektor perikanan Rp49 miliar.

Pemprov Sumbar dalam penanganan bantuan bencana alam, melibatkan auditor internal dan eksternal --Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, guna menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaannya, serta diumumkan ke publik.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, menunjukkan total bantuan dana yang terkumpul sejak awal hingga 15 November 2010 sebesar Rp7,4 miliar lebih.

Secara rinci sumber bantuan itu, senilai Rp3 miliar bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sisanya berasal dari sumbangan masyarakat, instansi dan donatur senilai Rp4 miliar.

Data jumlah korban meninggal akibat tsunami Mentawai sebanyak 454 orang, dan masih dinyatakan hilang 43 orang. Korban luka-luka meliputi luka berat 175 orang --dirawat 164 jiwa di puskesmas dan rumah sakit di Mentawai, sedangkan korban luka ringan tercatat 325 orang dan pengungsi sekitar 7.397 jiwa. (*)

KR-SA/R010